Capaian Kesehatan Indonesia

Posted on May 5, 2007. Filed under: epid perencanaan |

PENCAPAIAN
INDONESIA SEHAT TAHUN 2002

Mengacu kepada sistematika dari uraian Visi Indonesia Sehat 2010, bab ini akan menyajikan gambaran tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun 2002. Dengan demikian uraian akan diawali dengan penyajian gambaran tentang derajat kesehatan, yang disusul dengan gambaran tentang keadaan lingkungan, keadaan perilaku masyarakat, dan keadaan pelayanan kesehatan. Terakhir, akan disajikan pula gambaran sumber daya kesehatan dan kontribusi dari sektor terkait.

A. DERAJAT KESEHATAN ???????????Gambaran tentang derajat kesehatan meliputi indikator mortalitas, morbiditas, dan status gizi. Mortalitas dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per-1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per-100.000 Kelahiran Hidup, dan Angka Harapan Hidup Waktu Lahir. Morbiditas dilihat dari indikator-indikator Angka Kesakitan Malaria per-1.000 Penduduk, Angka Kesembuhan TB Paru BTA +, Prevalensi HIV (Persentase Kasus Terhadap Penduduk Berisiko),? Angka ?Acute Flacid Paralysis? (AFP) pada Anak Usia <15 Tahun per-100.000 Anak, dan Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100.000 Penduduk. Sedangkan status gizi dilihat dari indikator Persentase Balita dengan Status Gizi di Bawah Garis Merah pada KMS dan Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi.

Selain indikator tersebut di atas, disajikan pula beberapa indikator tambahan yang dianggap masih relevan yaitu Angka Kematian Kasar (AKK) dan angka kesakitan beberapa penyakit tertentu lainnya.

1. Mortalitas

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Pengukuran? angka kematian pada umumnya dihitung dengan melakukan survei atau berbagai penelitian untuk itu. Berikut ini diuraikan perkembangan tingkat kematian dan penyakit-penyakit penyebab utama kematian yang terjadi pada periode terakhir.

a. Angka Kematian BayiAngka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia berasal dari berbagai sumber, yaitu Sensus Penduduk, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), dan Surkesnas/Susenas. Dalam beberapa tahun terakhir AKB telah banyak mengalami penurunan yang cukup menggembirakan meskipun pada tahun 2001 meningkat kembali sebagai dampak dari berbagai krisis yang melanda Indonesia. Pada tahun 1971 AKB diperkirakan sebesar 152 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian turun menjadi 117 pada tahun 1980, dan turun lagi menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2000. Sedangkan AKB menurut hasil Surkesnas/Susenas berturut-turut pada tahun 2001 sebesar 50 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2002 sebesar 45 per 1.000 kelahiran hidup. Gambaran perkembangan estimasi AKB dari tahun 1995 s.d. tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

TABEL 3ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUPDI INDONESIA MENURUT SUPAS 1995 DAN SUSENASTAHUN 1995 S.D TAHUN 2002

Tahun	Estimasi?????? SUPAS 1995	Estimasi SUSENAS
1995	55	56
1996	54	-
1997	52	-
1998	49	49
1999	46	-
2000	44	-
2001	-	50
2002	-	45

Sumber: Indikator Kesejahteraan Anak 2000 (estimasi SUPAS 1995) dan estimasi Susenas 2002-2003

Menurunnya AKB dalam beberapa waktu terakhir tersebut memberi gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Penurunan AKB tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan cakupan imunisasi bayi, peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, penempatan bidan di desa, dan meningkatnya proporsi ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, angka kematian bayi pada laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan bayi perempuan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

GAMBAR 1ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1.000 KELAHIRAN HIDUPDI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 1995 S.D. TAHUN 2000
Sumber: Indikator Kesejahteraan Anak 2000 (estimasi SUPAS 1995)

Dari hasil penelitian terhadap semua kasus kematian yang disurvei pada SKRT 1992, 1995 serta Surkesnas tahun 2001 diperoleh gambaran proporsi sebab utama kematian bayi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

TABEL 4PROPORSI PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN BAYI DI INDONESIAHASIL SKRT 1992, 1995, DAN SURKESNAS 2001

SKRT 1992		SKRT 1995		SURKESNAS 2001
Jenis penyakit	%	Jenis penyakit	%	Jenis penyakit	%
1. ISPA2. Diare3. Tetanus Neonatorm4. Penyakit Sist Syaraf5. Gangguan Perinatal6. ?Difteria, Pertusis, dan Campak	36,011,09,85,44,33,3	1. Penyakit Sistem Pernafasan2. Gangguan Perinatal3. Diare4. Penyakit Sist Syaraf5. Tetanus6. Infeksi dan Parasit Lain	29,5 29,313,95,53,73,5	?1. Gangguan Perinatal ?2. Sistem Pernafasan?3. Diare?4. Sistem pencernaan?5. Gejala tidak jelas?6. Tetanus?7. Saraf	34,7 27,6 9,4 4,3 4,1 3,4 3,2

Sumber: Badan Litbangkes, Publikasi hasil SKRT 1992 dan 1995, SURKESNAS 2001

Tabel di atas menunjukkan bahwa pola penyakit penyebab kematian bayi dari tahun 1992 dan 1995 tidak terlalu banyak mengalami perubahan dan masih didominasi oleh? penyakit infeksi. Sedangkan pada tahun 2001 gangguan perinatal menduduki peringkat pertama, yang diperkirakan karena kualitas pemeriksaan ibu hamil dan pertolongan persalinan masih perlu ditingkatkan walaupun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah meningkat.

b. Angka Kematian BalitaAngka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia yang pada tahun 1995 sebesar 73 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 64 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1998. Ternyata pada tahun 2001 AKABA tersebut tidak mengalami perubahan yaitu tetap 64 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini diperkirakan karena menurunnya akses terhadap pelayanan kesehatan, salah satunya sebagai akibat dari krisis ekonomi. Gambaran perkembangan AKABA pada tahun 1995, 1998, dan 2001 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 5ANGKA KEMATIAN BALITA? (AKABA) PER 1.000 KELAHIRAN HIDUPDI INDONESIA MENURUT ESTIMASI SUSENASTAHUN 1995, 1998, DAN 2001

Tahun	Estimasi SUSENAS
1995	73
1998	64
2001	64

Sumber: SUSENAS 1995, 1998, dan 2001

Untuk membandingkan kondisi AKABA antar provinsi pada tahun 2000 digunakan hasil estimasi SUPAS 1995. Menurut estimasi tersebut, AKABA menurut provinsi sangat bervariasi. AKABA terendah sebesar 26,29 per 1.000 kelahiran hidup di Provinsi DKI Jakarta, menyusul 28,44 di Provinsi DI Yogyakarta, dan yang tertinggi sebesar 107,2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa provinsi lain dengan AKABA yang masih tinggi adalah Kalimantan Selatan (80,23), Sulawesi Tenggara (75,73), Nusa Tenggara Timur (70,79), dan Kalimantan Barat (67,84). AKABA menurut provinsi pada tahun 2000 dapat dilihat pada Lampiran 20.

Dari hasil penelitian terhadap semua kasus kematian Balita yang disurvei pada SKRT 1995 dan Surkesnas 2001 diperoleh gambaran besarnya proporsi sebab utama kematian Balita yang dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 6POLA PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN BALITA DI INDONESIA?HASIL SKRT 1995 DAN SURKESNAS 2001

SKRT 1995		SURKESNAS 2001
Jenis penyakit	%	Jenis penyakit	%
?1. Gangguan sistem pernafasan?2. Gangguan perinatal ?3. Diare?4. Infeksi dan parasit lain?5. Saraf?6. Tetanus	30,8 21,6 15,3 6,3 5,5 3,6	?1. Sistem Pernafasan (Pneumonia)?2. Diare ?3. Saraf?4. Tifus ?5. Sistem pencernaan?6. Infeksi lain	22,8 13,2 11,8 11,0 5,95,1

Sumber: Badan Litbangkes, Publikasi hasil SKRT 1995 dan Surkesnas 2001

Tabel di atas menunjukkan bahwa pola penyakit penyebab kematian Balita menurut hasil SKRT 1995 dan Surkesnas 2001 tidak terlalu banyak mengalami perubahan, penyakit infeksi masih merupakan penyebab kematian terbanyak. Pada tahun 2001, kematian Balita yang tertinggi adalah kematian akibat Pneumonia (4,6 per 1.000 Balita), disusul oleh kematian akibat Diare (2,3 per 1.000 Balita).

c. Angka Kematian Ibu MaternalAngka Kematian Ibu Maternal (AKI) diperoleh melalui berbagai survei yang dilakukan secara khusus, seperti survei di rumah sakit dan beberapa survei di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas. Dengan dilaksanakannya Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), maka cakupan wilayah penelitian AKI menjadi lebih luas dibanding survei-survei sebelumnya.

Untuk melihat kecenderungan AKI di Indonesia secara konsisten, digunakan data hasil SKRT. Menurut SKRT, AKI menurun dari 450 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1986 menjadi 425 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992, kemudian menurun lagi menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1995. Pada SKRT 2001 tidak dilakukan survei mengenai AKI. AKI tahun 1998-2002 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup diperoleh dari hasil SDKI yang dilaksanakan pada tahun 2002-2003. Hal ini menunjukkan AKI cenderung terus menurun. Tetapi bila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010, yaitu sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup, maka apabila penurunannya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan target tersebut di masa mendatang tidak tercapai. Angka yang didapat dari berbagai survei tersebut disajikan pada tabel berikut.TABEL 7ANGKA KEMATIAN IBU MATERNAL (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)HASIL SDKI DAN SKRT, TAHUN 1982 S.D. TAHUN 2001

No	Jenis Penelitian/Survei	Tahun	Perkiraan AKI
1	SDKI	1982	450
2	SKRT	1986	450
3	SKRT	1992	425
4	SDKI	1994	390
5	SKRT	1995	373
6	SDKI	1998-2002	307

Sumber: Badan Litbangkes, Publikasi hasil SKRT 1986 s.d. 1995, BPS, SDKI

AKI yang dihasilkan oleh SKRT dan SDKI hanya menggambarkan angka nasional, tidak dirancang untuk mengukur angka kematian ibu menurut provinsi.

d. Angka Kematian KasarEstimasi Angka Kematian Kasar (AKK) berdasarkan hasil SUPAS 1995 menunjukkan AKK sebesar 7,7 per 1.000 penduduk pada tahun 1995 turun menjadi 7,6 per 1.000 penduduk pada tahun 1996 dan tidak berubah sampai dengan tahun 1998. Kemudian pada tahun 1999 AKK turun menjadi 7.5 per 1.000 penduduk dan turun lagi menjadi 7,4 per 1.000 penduduk pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan angka kematian kasar dalam kurun waktu? tahun 1995-2000 relatif stabil dengan penurunan yang sangat kecil.

Angka kematian kasar menurut provinsi sangat bervariasi dengan rentangan angka terendah sebesar 4,26 per 1.000 penduduk di Provinsi Riau dan tertinggi sebesar 9,43 di Provinsi DI Yogyakarta. AKK menurut provinsi pada tahun 2000 dapat dilihat pada Lampiran 18.

Sementara itu, dari hasil penelitian terhadap semua kasus kematian yang ditemukan dalam SKRT 1995 dan Surkesnas 2001 diperoleh gambaran proporsi sebab utama kematian yang dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 8POLA PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN UMUM DI INDONESIA?HASIL SKRT 1992, 1995, DAN SURKESNAS 2001

SKRT 1992		SKRT 1995		SURKESNAS 2001
Jenis penyakit	%	Jenis penyakit	%	Jenis penyakit	%
?1. Penyakit sist sirkulasi?2. Tuberkulosis?3. Keadaan tidak jelas?4. Inf saluran pernafasan?5. Diare?6. Penyakit infeksi lain?7. Bronchitis, asma/empisema?8. Trauma,? keracunan, kecelakaan ?9. Peny sist pencernaan10. Neoplasma	16,0 11,0 ?9,8 9,58,0 7,8? 5,65,3 5,14,0	?1. Peny sist sirkulasi?2. Sistem pernafasan?3. Tuberkulosis?4. Infeksi parasit lain?5. Diare?6. Peny sist pencernaan?7. Gangguan perinatal?8. Sebab lain/ kecelakaan?9. Neoplasma 10. Penyakit saraf	18,9 15,7 ?9,6 7,97,46,6? 5,2? 5,2 5,02,5	?1. Peny sist sirkulasi?2. Peny sist pernafasan ?3. Tuberkulosis?4. Peny sist pencernaan?5. Neoplasma ?6. Kecelakaan ?7. Perinatal?8. Tifus?9. Diare10.Endokrin & metabolik	26,4 12,7 9,4 7,0 6,0 5,6 4,9 4,3 3,8 2,7

Sumber: Badan Litbangkes, Publikasi hasil SKRT 1992 dan 1995 serta Surkesnas 2001

Sedangkan penyebab kematian terbanyak dari penderita rawat inap di rumah sakit pada tahun 2002 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 910 PENYAKIT UTAMA PENYEBAB KEMATIAN DI RUMAH SAKITDI
INDONESIA TAHUN 2002

No.	Jenis penyakit	%^[a]
1.	Stroke, tanpa pendarahan	5,9
2.	Pneumonia	3,5
3.	Demam tifoid dan paratifoid	3,5
4.	Tuberkulosis paru	3,3
5.	Pendarahan intrakranial	3,1
6.	Diabetes Melitus	3,0
7.	Pertumbuhan janin lamban, malnutrisi janin, dan gangguan yang berhubungan dengan kelahiran prematur	3,0
8.	Trauma (klasifikasi lainnya)	3,0
9.	Penyakit jantung (klasifikasi lainnya)	2,9
10.	Gagal ginjal (klasifikasi lainnya)	2,9

Sumber: Ditjen Yanmedik, Depkes RIKeterangan: ^[a]persen terhadap total kematian di rumah sakit?e. Umur Harapan Hidup Waktu LahirUmur Harapan Hidup Waktu Lahir (E_o) penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang bermakna terutama pada periode tahun 1980-1995. Estimasi umur harapan hidup yang sebesar 52,41 tahun (SP 1980), meningkat menjadi 63,48 tahun (SUPAS 1995), meningkat lagi menjadi 67,97 tahun (SP 2000), dan diperkirakan menjadi 68,23 tahun pada 2002. Gambaran perkembangan umur harapan hidup dalam 20 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 2ESTIMASI UMUR HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (E_o) TAHUN 1980-2002Sumber: Indikator Kesejahteraan Anak 2000 (estimasi SUPAS 1995)Proyeksi Penduduk Per Provinsi 1990 – 2005

Umur harapan hidup perempuan dari waktu ke waktu menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.? TABEL 10ESTIMASI UMUR HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (E_o) MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 1980-2000

Tahun

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki dan Perempuan

Sumber: Indikator Kesejahteraan Anak 2000 (estimasi SUPAS 1995)

Perkiraan umur harapan hidup menurut provinsi pada tahun 2002 sangat bervariasi, tertinggi 74,17 tahun di Provinsi DI Yogyakarta diikuti 73,84 tahun di Provinsi DKI Jakarta dan 71,56 tahun di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan terendah 63,88 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Barat diikuti 63,93 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 66,20 tahun di Provinsi Papua. Perkiraan umur harapan hidup menurut provinsi pada tahun 2002 (2000-2005) disajikan pada Lampiran 21.

Meningkatnya umur harapan hidup ini secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

3. Morbiditas

Angka kesakitan penduduk didapat dari data yang berasal dari masyarakat (commu-nity based data) yang diperoleh melalui studi morbiditas dan berasal dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan.

Dari data pasien rawat jalan di RS diperoleh gambaran/pola sepuluh penyakit terbanyak sebagai berikut.

TABEL 11POLA 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PENDERITA RAWAT JALAN DI RSU DI
INDONESIA TAHUN 2002

Jenis penyakit	Jumlah Pasien
1. Infeksi saluran nafas bagian atas akut lain	974.455
2. Tuberkulosis Paru	484.884
3. Penyakit kulit dan jaringan subcutan lainnya	443.654
4. Gangguan jaringan lunak lainya	431.274
5. Diare, GE oleh penyebab infeksi tertentu	417.923
6. Diabetes Melitus	415.657
7. Cedera YDT lainnya, YTT dan daerah badan multipel	374.360
8. Penyakit kelenjar liur	347.739
9. Hipertensi esensial (primer)	346.030
10. Gastritis dan duodenitis	300.995

Sumber: Ditjen Yanmedik, Depkes RI

Sedangkan dari data pasien rawat inap diperoleh gambaran/pola sepuluh penyakit terbanyak sebagai berikut.

TABEL 12POLA 10 PENYAKIT TERBANYAK PENDERITA RAWAT INAP DI RSU DI
INDONESIA TAHUN 2002

Jenis penyakit	Jumlah Pasien
1. Diare, GE oleh penyebab infeksi tertentu	198.909
2. Demam tifoid dan paratifoid	182.519
3. Demam Berdarah Dengue	55.673
4. Cedera intrakranial	50.260
5. Penyulit kehamilan dan persalinan lainnya	46.819
6. Tuberkulosis paru	46.566
7. Cedera YDT lainnya YTT dan cedera badan multipel	46.232
8. Diabetes Melitus	42.183
9. Pnemonia	39.192
10. Gastritis dan Duodenitis	37.600

Sumber: Ditjen Yanmedik, Depkes RI

Penyakit infeksi merupakan penyakit terbanyak yang ditemukan pada penderita rawat jalan dan rawat inap di RS. Namun, beberapa penyakit tidak menular seperti Hipertensi dan Diabetes Melitus termasuk ke dalam kelompok 10 besar penyakit di rumah sakit.

Untuk melengkapi gambaran pola penyakit di masyarakat, berikut ini disajikan gambaran morbiditas yang didasarkan data dari survei. Dari studi morbiditas dalam Susenas 2002 diperoleh gambaran bahwa 26,25% penduduk yang mengeluh adanya gangguan kesehatan dalam sebulan terakhir. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama se-bulan yang lalu menurut provinsi berdasarkan studi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 23.

a. Penyakit MalariaPenyakit Malaria menyebar cukup merata di seluruh kawasan Indonesia, yang paling banyak terdapat di luar Jawa-Bali. Di beberapa tempat merupakan daerah endemis malaria. Menurut hasil pemantauan program diperkirakan sebesar 35% penduduk Indonesia tinggal di daerah endemis Malaria. Perkembangan penyakit Malaria yang dalam beberapa tahun yang lalu cenderung meningkat di semua wilayah, mulai tahun 2001 sudah mulai terjadi penurunan. Di Jawa-Bali peningkatan tersebut ditandai dengan meningkatnya Annual Parasite Incidence (API), sedangkan di luar Jawa-Bali ditandai dengan meningkatnya Annual Malaria Incidence (AMI), sebagaimana terlihat dalam Gambar 3 dan Gambar 4 berikut ini.

GAMBAR 3ANNUAL PARASITE INCIDENCE MALARIA (?)DI WILAYAH JAWA BALI TAHUN 1995 ? 2002Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI

GAMBAR 4ANNUAL MALARIA INCIDENCE? (?)DI WILAYAH LUAR JAWA-BALI TAHUN 1995 ? 2002

Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI

Kedua gambar di atas menunjukkan bahwa peningkatan insidens Malaria terjadi dalam periode 1997-2000, kemudian menurun pada tahun 2001 dan 2002. Di wilayah Jawa-Bali insidens Malaria meningkat dari 0,12 per 1.000 penduduk pada tahun 1997 menjadi 0,81 per 1.000 penduduk pada tahun 2000. Pada tahun 2001 turun menjadi 0,62 per 1.000 penduduk, kemudian turun lagi menjadi 0,47 per 1.000 penduduk pada tahun 2002. Di wilayah Luar Jawa-Bali keadaannya serupa, yaitu insidens meningkat dari 16,1 per 1.000 penduduk tahun 1997 menjadi 31,1 per 1.000 penduduk pada tahun 2000. Angka ini turun menjadi 26,2 per 1.000 penduduk pada tahun 2001, dan turun lagi menjadi 22,3 per 1.000 penduduk pada tahun 2002. Pada tahun 1998-2001 terjadi beberapa kali kejadian luar biasa (KLB) Malaria yang menyerang 121 desa pada 42 kabupaten di 11 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah penderita 29.345 orang dan meninggal 483 orang (CFR=1,65%).

Peningkatan insidens Malaria dalam periode 1997-2000 disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) mobilitas penduduk yang tinggi ke dan dari daerah rawan Malaria, (2) pembu-kaan hutan untuk permukiman, (3) bertambahnya tempat perindukan nyamuk penular Malaria akibat perilaku masyarakat termasuk terbengkalainya tambak udang/ikan akibat krisis ekonomi, serta (4) kecenderungan resistensi parasit terhadap obat anti Malaria dan resistensi nyamuk penular Malaria terhadap insektisida. Sedangkan penurunan insidens Malaria dalam tahun 2001 dan 2002 antara lain merupakan hasil dari Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria) yang dimulai pada bulan April tahun 2000.

Bila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010, yaitu sebesar 5 per 1.000 penduduk, maka untuk wilayah Jawa dan Bali dapat dikatakan sudah berada di bawah target, yaitu jauh lebih rendah dari 5 per 1000 penduduk. Akan tetapi keadaan di Luar Jawa-Bali tampaknya masih jauh dari target walaupun API untuk Luar Jawa-Bali belum diketahui.

b. Penyakit TB ParuPrevalensi penyakit Tuberkulosis (TB) Paru belum diketahui secara pasti. Data terakhir yang tersedia adalah jumlah kasus BTA (basil tahan asam) + yang diobati dan angka kesembuhannya. Pada tahun 2002 jumlah kasus baru BTA+ yang ditemukan sebesar 76.230 orang dan angka kesembuhannya sebesar 70,23%.

Menurut Surkesnas 2001, TB Paru menempati urutan ke-3 penyebab kematian umum (9,4%). Sedangkan menurut laporan RS, pada tahun 2002 penyakit TB Paru menempati urutan ke-4 penyebab kematian pasien rawat inap di rumah sakit (3,3% dari seluruh penderita yang meninggal di rumah sakit).

Pada tahun 2001 WHO memperkirakan Indonesia merupakan negara dengan kasus TB Paru terbesar ke-3 di dunia. Setiap tahunnya diperkirakan terdapat penderita baru TB Paru menular sebanyak 262.000 orang dari 583.000 penderita baru TB Paru. Sebanyak 140.000 orang di antaranya diperkirakan meninggal. Perkiraan tersebut mungkin benar, jika dikaitkan dengan kondisi lingkungan perumahan, sosial ekonomi masyarakat, serta kecenderungan peningkatan penderita HIV/AIDS di Indonesia.

Gambaran penderita TB Paru BTA+ yang terdeteksi di sarana pelayanan kesehatan menurut provinsi pada tahun 2002 disajikan pada Lampiran 28 sampai dengan Lampiran 31.

Target angka kesembuhan TB Paru BTA+ yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010 sebesar 85%. Sedangkan pada tahun 2002 angka kesembuhan tersebut mencapai 70,23%, terdapat 4 provinsi yang mencapai angka lebih dari 85% yaitu Bali, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.

c. HIV/AIDS dan Penyakit Menular Melalui Hubungan Seksual (PMS)Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit yang relatif baru (new emerging diseases) dan muncul sebagai pandemi yang beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat mengkhawatirkan. Semakin tingginya mobilitas penduduk antar wilayah, menyebarnya sentra-sentra pembangunan ekonomi di Indonesia, meningkatnya perilaku seksual yang tidak aman, dan meningkatnya penyalahgunaan NAPZA melalui suntikan, secara simultan telah memperbesar tingkat risiko penyebaran HIV/AIDS.

Jumlah penderita HIV/AIDS dapat digambarkan sebagai fenomena gunung es (iceberg phenomena), yaitu jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil daripada jumlah penderita yang sebenarnya. Hal ini berarti bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia yang sebenarnya belum diketahui dengan pasti. Diperkirakan pada tahun 2002 terdapat 80.000-120.000 pengidap HIV. Saat ini, HIV/AIDS sudah menyebar di 25 provinsi. Provinsi yang belum melaporkan adanya penderita HIV/AIDS adalah Provinsi Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Sampai dengan akhir Desember 2002 pengidap HIV sebanyak 2.552 orang dan penderita AIDS sebanyak 1.016 orang, dengan kematian sebanyak 379 orang.

Cara penularan AIDS yang terbesar adalah melalui hubungan seks (heteroseksual) yaitu sebesar 51,77%, melalui suntikan (intravenous drug user = IDU) yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan NAPZA yaitu sebesar 23,32%, dan melalui homoseksual yaitu sebesar 10,72%.

GAMBAR 5PROPORSI PENDERITA AIDS SECARA KUMULATIF MENURUT CARA PENULARAN S.D. TAHUN 2002Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI

Hasil surveilans di beberapa provinsi di Indonesia pada kelompok wanita pekerja seks komersial (PSK) juga menunjukkan kecenderungan prevalensi yang meningkat dari tahun ke tahun.

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan penderita HIV/AIDS sampai dengan Desember 2002.

GAMBAR 6JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENGIDAP HIV YANG TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATAN ?TAHUN 1998-2002Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI

GAMBAR 7JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENDERITA AIDSYANG TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATAN ?TAHUN 1998-2002Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI

Karakteristik penderita AIDS dapat digambarkan bahwa sebagian besar penderita AIDS adalah laki-laki yaitu 782 penderita (77%), sedangkan pada perempuan sebanyak 224 penderita (22%), dan 10 penderita (1%) selebihnya tidak diketahui jenis kelaminnya. Penderita AIDS yang sebagian besar laki-laki tersebut diperkirakan akibat lebih banyaknya laki-laki yang melakukan kegiatan seksual di luar rumahnya daripada perempuan.

Bila dilihat menurut kelompok umur, penderita berumur 20-29 tahun sebanyak 426 penderita (41,92%), kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 309 penderita (30,41%), kelompok umur 40-49 tahun sebanyak 118 penderita (11,61%), kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 67 penderita (6,59%), kelompok umur 50-59 tahun sebanyak 30 penderita (2,95%), kelompok umur 1-4 tahun sebanyak 10 penderita (0,98%), umur <1 tahun sebanyak 2 penderita (0,2%) dan tidak diketahui kelompok umurnya sebanyak 44 penderita (4,72%), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 8PROPORSI PENDERITA AIDS SECARA KUMULATIFMENURUT KELOMPOK UMUR S.D. TAHUN 2001Sumber: Ditjen PPMPL
Depkes RI

Gambar 13 menunjukkan bahwa secara kumulatif sebagian besar penderita AIDS di Indonesia merupakan kelompok umur 20-49 tahun (83,94%). Hal ini diduga akibat kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur paling aktif dalam aktivitas seksual. Bila perkembangan kondisi ini terus terjadi, maka dalam jangka panjang di samping akan menjadi beban anggaran keluarga dan pemerintah juga akan menjadi ancaman bagi produktivitas tenaga kerja di Indonesia.Selain HIV/AIDS, berikut ini diuraikan gambaran penyakit menular melalui hubungan seksual (PMS) lainnya, yaitu Gonnorhoe (GO) dan Sifilis. Karena tidak tersedianya data terakhir, maka gambaran PMS dalam profil kesehatan ini masih menggunakan data 1997-2000. Dari kegiatan Sistem Surveilens Terpadu diperoleh gambaran jumlah kasus baru penyakit menular melalui hubungan seksual yang dilayani di Puskesmas dan rumah sakit selama tahun 1997-2000 seperti terlihat dalam tabel berikut.

TABEL 13JUMLAH PENDERITA PENYAKIT MENULAR MELALUI HUBUNGAN SEKSUAL?MENURUT SARANA PELAYANAN KESEHATAN, TAHUN 1997-2000

Tahun

Penderita GO

Penderita Sifilis

Sumber: Data surveilens tahun 2000, Dit Epim-Kesma Ditjen PPMPL Depkes RI

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa jumlah penderita Sifilis yang berobat ke sarana pelayanan kesehatan lebih banyak dibanding penderita GO dan jumlah penderita pada tahun 2000 di RS menurun.

Jumlah penderita Sifilis lebih banyak dibanding penderita GO, diduga karena Sifilis memerlukan pengobatan yang lebih lama dan adanya kecenderungan penderita GO mengobati sendiri. Sedangkan jumlah penderita di RS yang menurun pada tahun 2000 diduga karena menurunnya aktivitas surveilans akibat terbatasnya anggaran sejak dilaksanakannya otonomi daerah.? d. Acute Flaccid ParalysisKejadian Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada saat ini diproyeksikan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan program eradikasi Polio (Erapo). Erapo dilaksanakan melalui gerakan Pekan Imunisasi Polio (PIN) dan merupakan wujud dari kesepakatan internasional dalam pembasmian penyakit Polio di Indonesia. Upaya pemantauan terhadap keberhasilan Erapo adalah dengan melaksanakan kegiatan ?surveilans secara aktif” untuk menemukan kasus AFP. Upaya ini dimaksudkan untuk mendeteksi secara dini munculnya virus Polio liar yang mungkin ada di masyarakat, agar dapat segera dilakukan penanggulangan.

Kasus AFP yang ada di masyarakat pada tahun 2002 dilaporkan sebesar 1,32 per 100.000 anak usia <15 tahun. Selama lima tahun terakhir kegiatan surveilans secara aktif dapat menemukan beberapa kasus AFP dengan klasifikasi kriteria klinis yang didukung pemeriksaan laboratorium seperti terlihat dalam gambar berikut.

GAMBAR 9AFP RATE DAN KLASIFIKASI KLINIS PENDERITA AFP MENURUT DATA SURVEILENS TAHUN 1998-2002Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI

Target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010 untuk AFP Rate sebesar 0,9 per 100.000 anak usia < 15 tahun. Pada tahun 2002 AFP rate sebesar 1.32 per 100.000 anak usia? < 15 tahun.

Gambaran kasus AFP Polio menurut kriteria klinis dan provinsi pada tahun 2002 secara lengkap disajikan pada Lampiran 33.

e. Penyakit Demam Berdarah DenguePenyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menyebar luas ke seluruh wilayah provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terjangkit semakin meningkat. Penyakit ini sering muncul sebagai KLB dengan angka kesakitan dan kematian yang relatif tinggi. Angka insidens DBD secara nasional sangat berfluktuasi dengan siklus puncak 4-5 tahunan. Selama empat tahun terakhir ini, angka kesakitan DBD berfluktuasi. Incidence rate meningkat dari 10,17 per 100.000 penduduk pada tahun 1999 menjadi 15,99 per 100.000 penduduk pada tahun 2000 dan meningkat lagi menjadi 21,75 per 100.000 penduduk pada tahun 2001, kemudian menurun menjadi 19,24 per 100.000 penduduk pada tahun 2002. Angka kesakitan dan kematian secara nasional dalam kurun waktu 4 tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.GAMBAR 10INCIDENCE RATE (PER 100.000 PENDUDUK) DAN CFR (%) PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 1999 – 2002Sumber: Ditjen PPMPL
Depkes RI

Target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010 untuk angka kesakitan DBD sebesar 2 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2002 angka kesakitan sebesar 19,2 per 100.000 penduduk.

Gambaran jumlah penderita, CFR, dan angka kesakitan, serta jumlah kabupaten/kota yang terjangkit penyakit DBD menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 34 dan Lampiran 35.

f. Penyakit Menular LainBeberapa penyakit menular lain yang perlu diwaspadai adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu: Tetanus Neonatorum, Campak, Difteri, Pertusis, dan Hepatitis.

1) Tetanus NeonatorumAngka kesakitan dan kematian Tetanus Neonatorum (TN) walaupun ada penurunan, namun sebenarnya masih cukup tinggi. Melalui program Eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN) dengan kegiatan surveilans yang intensif di rumah sakit dan puskesmas, diperoleh gambaran jumlah kasus dan kematian akibat TN yang dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 11JUMLAH KASUS DAN CASE FATALITY RATE (CFR) TETANUS NEONATORUM DI
INDONESIA TAHUN 1998-2002Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI

Dari gambar di atas terlihat bahwa jumlah kasus, kematian, dan case fatality rate (CFR) Tetanus Neonatorum menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini diduga disebabkan meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Jumlah kasus Tetanus Neonatorum pada tahun 2002 terbanyak dijumpai di Provinsi Sumatera Selatan (24 penderita), Provinsi Bali (15 penderita), dan Provinsi Sulawesi Selatan (13 penderita). Data jumlah kasus Tetanus Neonatorum menurut provinsi pada tahun 2002 disajikan pada Lampiran 36.

2) CampakDari hasil pelacakan terhadap KLB Campak selama 5 tahun diperoleh gambaran frekuensi KLB, jumlah penderita dan CFR seperti terlihat dalam tabel berikut.

TABEL 14FREKUENSI, JUMLAH PENDERITA, DAN CFR KLB CAMPAK?TAHUN 1998-2002

Tahun	Frekuensi KLB	Jumlah Penderita	CFR (%)
1998	18	267	1,5
1999	244	4.605	1,5
2000	101	1.259	0,3
2001	32	85	1,6
2002	247	5.509	1,45

Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI

Dari tabel di atas terlihat bahwa frekuensi KLB dan jumlah kasus campak tertinggi terjadi pada tahun 1999 dan 2002, terlihat pula CFR menurun tajam pada tahun 2000 tetapi meningkat kembali pada tahun 2001 dan 2002.?

Dari kegiatan Sistem Surveilans Terpadu diperoleh gambaran jumlah kasus baru yang ditangani di puskesmas dan rumah sakit selama 6 tahun dapat dilihat dalam tabel berikut.TABEL 15JUMLAH KASUS CAMPAK DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS?TAHUN 1997-2002

Tahun

Penderita Dirawat di Rumah Sakit

Penderita Rawat Jalan di Puskesmas

Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI

Gambaran penderita dan kematian penyakit Campak menurut provinsi pada tahun 2002 disajikan pada Lampiran 37.

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi lainnya yang masih sering menimbulkan KLB di beberapa daerah, dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 16JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PENYAKIT DIFTERI, PERTUSIS, DAN HEPATITIS TAHUN 2002

Penderita

Difteri

Pertusis

Hepatitis

Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI

Gambaran beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 38 sampai dengan Lampiran 40.

Selain penyakit-penyakit tersebut di atas, berikut ini disajikan pula beberapa penyakit tertentu lainnya, seperti penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Diare, Kusta, Rabies, dan beberapa penyakit menular lain.

3)? Infeksi Saluran Pernafasan Akut? Angka kesakitan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) prevalensi ISPA dapat dilihat dalam tabel berikut.TABEL 17Infeksi Saluran Pernafasan Akut MENURUT KELOMPOK UMUR DENGAN PREVALENSI TERTINGGITAHUN 1991, 1994, 1997, DAN 2002-2003

Tahun	Prevalensi		Kelompok Umur dengan Prevalensi Tertinggi

Sumber: Hasil SDKI tahun 1991, 1994, 1997, dan 2002-2003

Sedangkan menurut hasil beberapa kali SKRT penyakit ISPA dan Sistem Pernafasan merupakan penyebab utama kematian bayi dan Balita sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

TABEL 18PROPORSI DAN PERINGKAT ISPA/SISTEM PERNAFASANSEBAGAI PENYEBAB KEMATIAN BAYI DAN BALITA BERDASARKAN HASIL SKRT 1986, 1992, DAN 1995, SERTA SURKESNAS 2001

Tahun SKRT/ Surkesnas

Penyebab Kematian Bayi

Penyebab Kematian Balita

ISPA sebagai penyebab utama kematian pada bayi dan balita ini diduga karena penyakit ini merupakan penyakit yang akut dan kualitas penatalaksanaannya belum memadai.

4)? Penyakit DiareDari hasil survei yang dilakukan oleh program diperoleh angka kesakitan Diare untuk tahun 2000 sebesar 301 per 1.000 penduduk. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada tahun 1996 yaitu sebesar 280 per 1.000 penduduk. Namun ternyata angka kesakitan yang dilaporkan selama 3 tahun (1999-2001) cenderung menurun. Pada tahun 1999 dilaporkan sebesar 25,63 per 1.000 penduduk, tahun 2000 turun menjadi 22,69 per 1.000 penduduk, dan pada tahun 2001 turun lagi menjadi 12,00 per 1.000 penduduk. Hal ini diduga karena rendahnya jumlah kasus diare yang dilaporkan (under reported).

Menurut hasil SKRT dalam beberapa survei dan Surkesnas 2001, penyakit Diare masih merupakan penyebab utama kematian bayi dan balita sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

TABEL 19PROPORSI DAN PERINGKAT PENYAKIT DIARE SEBAGAIPENYEBAB KEMATIAN BAYI DAN BALITA, TAHUN 1986, 1992, 1995, DAN 2001

Tahun? Survei

Penyebab Kematian Bayi

Penyebab Kematian Balita

Sumber: SKRT dan SurkesnasKeterangan: tad = tidak ada data

Diare juga merupakan penyebab utama kematian bayi dan balita karena penyakit ini juga merupakan penyakit yang akut dan keterlambatan penderita memperoleh pertolongan.

Berdasarkan laporan rumah sakit tahun 2002, Diare merupakan penyakit terbanyak pada rawat inap di rumah sakit. Selain itu penyakit ini juga sering menimbulkan KLB di beberapa wilayah dengan jumlah penderita dan kematian yang cukup tinggi. Meskipun demikian Diare ternyata bukan merupakan salah satu penyebab utama kematian pada semua golongan umur. Namun Diare merupakan penyakit yang harus diwaspadai, artinya bahwa penanganan yang tepat di RS dan sarana pelayanan kesehatan yang lain seperti puskesmas dan lain-lain, sangat penting peranannya dalam mencegah kematian akibat Diare. Gambaran KLB dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 19 berikut. Sedangkan angka kesakitan penyakit diare, CFR, dan peristiwa KLB diare menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 41 sampai dengan Lampiran 43.

TABEL 20KLB DIARE MENURUT JUMLAH PROVINSI? DENGAN KLB, JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CFR? TAHUN 1999-2002

Tahun	Jumlah Provinsi dengan KLB	Jumlah Kasus	Meninggal	CFR (%)
1999	9	5.159	76	1,47
2000	16	5.680	109	1,92
2001	12	4.161	100	2,40
2002	15	5.789	94	1,62

Sumber: Ditjen PPM-PL Depkes RI

5) Penyakit KustaBerdasarkan informasi dari Profil Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2002, Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat terbanyak penderita kusta di dunia. Pada tahun 1991 World Health Assembly telah mengeluarkan suatu resolusi yaitu Eliminasi Kusta Tahun 2000 (EKT 2000). Sejalan dengan komitmen ini, Indonesia melaksanakan Program Eliminasi Kusta 2000 secara intensif sejak tahun 1991. Dalam kurun waktu 10 tahun ini (1991?2001), angka prevalensi penyaki Kusta secara nasional telah turun dari 4,5 per 10.000 penduduk pada tahun 1991 menjadi 0,85 per 10.000 penduduk pada tahun 2001. Secara nasional, Indonesia sudah dapat mencapai eliminasi Kusta pada bulan Juni 2000. Namun, masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum mencapai target eliminasi. Untuk itu terus dilakukan kegiatan penemuan dan pengobatan penderita. Gambaran penderita Kusta dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 21JUMLAH PENDERITA KUSTA MENURUT TYPE DAN CDR PER 100.000 PENDUDUK?TAHUN 1999-2002

Tahun

Jumlah Penderita Kusta

CDR /100.000 Penduduk

Sumber: Ditjen PPM-PL Depkes RI

6) Penyakit RabiesPenyakit Rabies pada beberapa tahun terakhir semakin menyebar ke berbagai wilayah yang selama ini dianggap aman atau daerah bebas rabies. Hal ini diduga karena besarnya populasi anjing liar dan lemahnya pengawasan serta koordinasi antardaerah. Pada tahun 2002 jumlah kabupaten/kota terjangkit sebanyak 162 kabupaten/kota (41,5%) dengan jumlah kasus gigitan sebanyak 12.614 kasus. Sedangkan dari hasil pemeriksaan terhadap 1.021 specimen hewan tertular rabies, yang dinyatakan positif sebanyak 898 (88,0%). Jumlah kasus gigitan hewan dan jumlah Lyssa positif pada tahun 1995-2000 dapat dilihat dalam gambar berikut.

GAMBAR 12JUMLAH KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIESDAN LYSSA POSITIF, TAHUN 1998-2000Sumber: Ditjen PPMPL Depkes RI7) Filariasis ?????Survei antara tahun 1998-2003 melaporkan bahwa ditemukan sebanyak 6.233 kasus Filariasis di 26 provinsi yang meliputi 63 kabupaten dan tersebar di 140 kecamatan.? Hal ini menunjukkan bahwa Filariasis sudah menyebar luas hampir di seluruh Indonesia. Sebaran kabupaten dan kecamatan terjangkit Filaria dengan kisaran Microfilaria Rate menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 46.g. Penyakit Tidak MenularSemakin meningkatnya arus globalisasi di segala bidang, telah banyak membawa perubahan pada perilaku dan gaya hidup masyarakat termasuk dalam pola konsumsi makanan. Perubahan tersebut tanpa disadari telah memberi pengaruh terhadap terjadinya transisi epidemiologi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular seperti Penyakit Jantung, Tumor, Diabetes, Hipertensi, Gagal Ginjal, Gangguan Jiwa/Mental, dan sebagainya.

Berdasarkan laporan RS tahun 2000, diperoleh gambaran penyebab utama kematian penderita rawat inap di RS yang disebabkan penyakit tidak menular sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

TABEL 22PROPORSI PENYAKIT TIDAK MENULAR SEBAGAI PENYEBAB KEMATIAN TERBANYAK, TAHUN 2000

No	Jenis Penyakit	%^[a]
1	Stroke tak menyebut perdarahan	4,8
2	Gagal ginjal lainnya	3,7
3	Penyakit jantung lainnya	3,7
4	Perdarahan intracarnial	2,8
5	Cedera intracarnial	2,3
6	Diabetes melitus tak bergantung insulin	2,1
7	Penyakit jantung iskemik lainnya	2,1

^?[a]% dari seluruh kematianSumber: Ditjen Yanmedik Depkes RI

Sedangkan CFR Penyakit tidak menular terbanyak selama tahun 2000 dapat dilihat pada tabel berikut.TABEL 23CFR PENYAKIT TIDAK MENULAR TERBANYAKPENDERITA RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT, TAHUN 2000

No	Jenis Penyakit	%
1	Neoplasma ganas korpus uteri	61,1
2	Perdarahan intracarnial	54,8
3	Gagal ginjal lainnya	30,0
4	Neoplasma ganas esophagus	28,8
5	Gagal napas	26,0
6	Penyakit jantung lainnya	23,9
7	Bronkiektasis	22,9

Sumber: Ditjen Yanmedik Depkes RI

3. Status Gizi

Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan individu, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi, juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan, bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang masih menyusu sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator yaitu status gizi bayi yang diukur dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, status gizi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Bayi dengan Berat Badan Lahir RendahDari hasil pengumpulan data indikator kesehatan provinsi yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, BBLR pada tahun 2000 berkisar antara 0,91% (Gorontalo) dan 18,89% (Jawa Tengah), sedangkan pada tahun 2001 berkisar antara 0.54% (Nanggroe Aceh Darussalam) dan 6,90% (Sumatera Utara). Angka tersebut belum mencerminkan kondisi yang ada di masyarakat, karena belum semua bayi yang dilahirkan khususnya yang ditolong oleh dukun atau tenaga non kesehatan lainnya, dapat dipantau berat badan lahirnya.

Sementara itu data BBLR di rumah sakit pada tahun 2002 memberikan gambaran bahwa persentase bayi lahir hidup dengan BBLR di rumah sakit rata-rata secara nasional sebesar 13% dengan kisaran antara 8,53% di? Propinsi Jambi dan 27,51% di Propinsi Sulawesi Tenggara, lihat Lampiran 47.

b. Gizi BalitaPengukuran gizi pada Balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizi yang diukur melalui berat badan menurut umur (BB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Hasil analisis antrophometri dari pengukuran berat badan balita menurut umur pada tahun 1989 sampai dengan 2002 diperoleh prevalensi status gizi balita di Indonesia untuk status gizi buruk menurut nilai z-score < -3 SD dan status gizi kurang menurut nilai z-score antara -3 SD sampai -2 SD, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.GAMBAR 13PREVALENSI BALITA STATUS GIZI BURUK DAN GIZI KURANGMENURUT INDEKS BERAT BADAN ? UMUR, TAHUN 1989 ? 2002

Gambar di atas menunjukkan bahwa status gizi buruk balita pada periode tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 ada kecenderungan meningkat yang mana prevalensi balita gizi buruk pada tahun 1989 sebesar 6,30% meningkat menjadi 7,23% dan 11,56% pada tahun 1992 dan 1995, kemudian turun menjadi 10,51%, 8,11%, dan 7,53% pada tahun 1998, 1999, dan 2000, dan naik lagi menjadi 8,00% pada tahun 2002. Menurut kriteria dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 920/Menkes/SK/VIII/2002, prevalensi status gizi buruk sebesar itu masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, yang mana keputusan tersebut memberikan batas 0,5% pada penghitungan z-score hasil antropometri balita < -3 SD. Sedangkan status gizi kurang balita pada periode tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 ada kecenderungan menurun sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas. Prevalensi gizi kurang sebesar 31,17% pada tahun 1989 menurun menjadi 28,34% pada tahun 1992, 20,02% pada tahun 1995, 19,00% pada tahun 1998, 18,25% pada tahun 1999, dan 17,13% pada tahun 2000 kemudian kembali naik menjadi 19,30% pada tahun 2002. Menurut kriteria dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 920/Menkes/SK/VIII/2002, prevalensi status gizi kurang sebesar itu masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, yang mana keputusan tersebut memberikan batas 2% pada penghitungan z-score balita antara -2 SD sampai -3 SD.

Pada tahun 2002 provinsi dengan persentase balita status gizi buruk tertinggi menurut indeks berat badan ? umur adalah Provinsi Gorontalo (16,60%). Selanjutnya, 8 provinsi lainnya dengan persentase balita status gizi buruk lebih tinggi dari pada persentase nasional (8,00%) adalah Provinsi Sumatera Utara (12,10%), Sumatera Selatan (9,80%), Nusa Tenggara Barat (12,80%), Nusa Tenggara Timur (11,80%), Kalimantan Barat (12,40%), Kalimantan Tengah (13,00%), Sulawesi Tengah (10,30%), dan Papua (15,30%). Hasil analisis antropometri balita status gizi buruk berdasarkan indeks berat badan ? umur menurut provinsi pada tahun 2002 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 14ANALISIS ANTROPOMETRI BALITA STATUS GIZI BURUKBERDASARKAN INDEKS BERAT BADAN ? UMURMENURUT PROVINSI, TAHUN 2002Hasil Susenas 2001 menunjukkan bahwa Balita yang bergizi baik sebesar 69,14%, yang bergizi sedang sebesar 21,51%, dan yang bergizi kurang/buruk sebesar 9,35%. Selain itu, dari laporan hasil survei konsumsi garam rumah tangga tahun 2002 diketahui bahwa persentase Balita yang bergizi baik sebesar 71,88%, bergizi kurang/buruk atau dikenal dengan istilah Kurang Kalori Protein (KKP) sebesar 25,62 dan sisanya yaitu Balita bergizi lebih sebesar 2,30%. Perlu diketahui bahwa kedua data tersebut di atas tidak dapat diperbandingkan oleh karena mempunyai perbedaan pengelompokan.

Perbandingan status gizi Balita menurut jenis kelamin, menunjukkan bahwa persentase Balita perempuan yang bergizi baik relatif lebih tinggi daripada Balita laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 24Persentase Balita (0-59 bulan) menurut status gizi dan jenis kelamin, Tahun 2001

Status Gizi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Baik	67,49	70,94	69,14
Sedang	22,54	20,38	21,51
Kurang/Buruk	9,96	8,68	9,35

Sumber: Susenas 2001

Dari hasil Susenas yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, diperoleh gambaran perkembangan status gizi Balita seperti terlihat pada gambar berikut.

GAMBAR 15 PERSENTASE BALITA GIZI BURUK, GIZI KURANG,DAN GIZI LEBIH, TAHUN 1998 – 2001Sumber: Susenas 1999-2001

c. Kurang Energi Kronik Indikator Kurang Energi Kronik (KEK) dimaksudkan untuk mengetahui status gizi wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun dengan menggunakan standar lingkar lengan atas (LILA) <23,5cm.

Hasil Susenas 2001 menunjukkan sebesar 21,53% WUS mempunyai risiko KEK. Di perkotaan persentase WUS yang mempunyai risiko KEK lebih rendah dibandingkan di perdesaan yaitu masing-masing 19,39% dan 23,36%. Persentase WUS yang mempunyai risiko KEK terbesar berturut-turut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (44,03%), Provinsi Nusa Tenggara Barat (29,69%), dan Provinsi Papua (27,86%). Persentase WUS yang mempunyai risiko KEK terendah berturut-turut di Provinsi Sulawesi Utara (12,64%), Provinsi Riau (14,45%), dan Provinsi Sumatera Utara (14,94%). Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih memerlukan perhatian yang lebih besar dalam upaya peningkatan gizi masyarakat. Sebaran WUS yang mempunyai risiko KEK menurut provinsi dapat diuraikan dalam gambar berikut.

GAMBAR 16PERSENTASE WANITA USIA SUBUR (WUS) YANG MEMPUNYAI RISIKO KEKMENURUT PROVINSI TAHUN 2001

Sumber: Susenas 2001

Pada gambar di atas bisa dilihat adanya sembilan provinsi dengan persentase WUS yang mempunyai risiko KEK melebihi rata-rata angka nasional (19,1%). Bahkan di antaranya terdapat satu provinsi dengan WUS yang mempunyai risiko KEK berat (>30%), yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (40,8%). Lima provinsi dengan WUS yang mempunyai risiko KEK sedang (20?30%) adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (26,7%), Provinsi Papua (25,7%), Provinsi Bangka Belitung (22,4%), Provinsi Jawa Tengah (22,2%), dan Provinsi Jawa Timur (21,9%).

Dari hasil survei tahun 1999-2000 diperoleh gambaran risiko KEK yang diukur berdasarkan lingkar lengan atas (LILA) menurut kelompok umur, seperti terlihat dalam gambar berikut.GAMBAR 17PERSENTASE WANITA USIA SUBUR DENGAN LILA <23,5 CMSUSENAS 1999 DAN 2000Dari penelitian Susenas tahun 1999-2001 diperoleh gambaran KEK secara nasional seperti terlihat pada gambar berikut.

GAMBAR 18PERSENTASE KEK PADA WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN)TAHUN 1999-2001Sumber: Susenas

d. Gangguan Akibat Kekurangan YodiumPada tahun 1980, Total Goiter Rate (TGR) yang didapatkan dari survei Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) sebesar 37,2%. Prevalensi ini menurun menjadi 27,7% pada tahun 1990 dan turun drastis menjadi 9,8% pada tahun 1998. Walaupun terjadi penurunan yang cukup berarti, GAKY masih dianggap masalah kesehatan masyarakat, karena secara umum prevalensinya masih di atas 5%.

Hasil Susenas menunjukkan persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam dengan kandungan yodium cukup antara tahun 1999 sampai 2001 mengalami pening-katan yaitu dari 63,56% pada tahun 1999 menjadi 64,48% pada tahun 2000, dan 65,43% pada tahun 2001. Sedangkan persentase keluarga yang mengkonsumsi garam tanpa yodium pada kurun waktu yang sama menurun yaitu dari 18,49% pada tahun 1999 menjadi 17,03% pada tahun 2000, dan meningkat kembali menjadi 17,91% pada tahun 2001.

Keadaan tersebut di atas menggambarkan telah terjadinya penurunan prevalensi GAKY secara bermakna. Demikian juga telah terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam dengan kandungan yodium cukup.

B. KEADAAN LINGKUNGAN

Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, akan disajikan indikator-indikator Persentase Rumah Sehat dan? Persentase Tempat Tempat Umum Sehat. Selain itu disajikan pula beberapa indikator tambahan yang dianggap masih relevan, yaitu Persentase Rumah Tangga menurut Sarana Pembuangan Air Besar dan Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja.

Faktor lain yang dapat merusak lingkungan akan disajikan pula pada bab ini yang meliputi terjadinya bencana alam, yang mengakibatkan kekeringan, banjir, tanah longsor, angin topan, gempa dan letusan gunung berapi, yang kerap kali juga menimbulkan korban manusia serta kerugian harta benda. Oleh karena itu dalam bab ini akan disajikan pula analisis tentang bencana alam.

1. Rumah Sehat

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu?? rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah.

Menurut data yang dikumpulkan dari 212 kabupaten/kota oleh Pusdatin Depkes pada tahun 2002, persentase rumah sehat hanya sebesar 64,89%. Angka ini masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 yaitu sebesar 80%, sehingga perlu upaya program terkait untuk mening-katkan jumlah rumah sehat. Data persentase rumah sehat per provinsi disajikan pada Lampiran 60.

Rendahnya persentase rumah sehat di Indonesia dapat disebabkan antara lain, karena ku-rangnya pemahaman sektor-sektor terkait terhadap konsep pembangunan berwawasan kesehatan.

2. Tempat-tempat Umum Sehat

Tempat-tempat umum (TTU) merupakan suatu sarana yang dikunjungi oleh banyak orang, dan dikhawatirkan dapat menjadi tempat penyebaran penyakit. TTU meliputi hotel, restoran, bioskop, pasar, terminal dan lain-lain. Sedangkan TTU sehat adalah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan yaitu yang memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai (luas ruang) yang sesuai dengan banyaknya pengunjung, dan memiliki pencahayaan ruang yang sesuai.

Data yang diolah dari laporan 212 kabupaten dan kota tahun 2002, memperlihatkan bahwa persentase TTU sehat mencapai 78,45%. Sedangkan target Indonesia Sehat 2010 adalah 80%. Namun masih diperlukan upaya-upaya dari sektor terkait, seperti Depkes, Kimpraswil, Pemda dan lain-lain untuk mencapai target yang diharapkan. Persentase TTU sehat tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara (95,39%) dan Bali (92,20%), sedangkan yang terendah di Provinsi Maluku (43,79%) dan Sulawesi Tenggara (49,44%). Data persentase TTU sehat per provinsi dapat dilihat dalam Lampiran 61.

Rendahnya persentase TTU sehat? di beberapa provinsi dapat disebabkan berbagai faktor antara lain, (a) kurangnya pemahaman pemilik/pengelola terhadap aspek kesehatan dalam pengelolaan TTU, (b) mudahnya memperoleh perizinan pendirian TTU meskipun belum memenuhi persyaratan kesehatan, dan (c) kurangnya pemeriksaan dan lemahnya pengawasan? TTU oleh instansi terkait.

3. Rumah Tangga Menurut Sarana Pembuangan Air Besar

Sarana pembuangan air besar dibedakan ke dalam empat macam, yaitu memakai jamban leher angsa, jamban plengsengan, jamban cemplung, dan tidak memakai jamban. Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2002 (BPS) memberikan gambaran tentang sarana pembuangan air besar di daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Data BPS tahun 2002 memperlihatkan rumah tangga yang memakai jamban leher angsa di daerah perkotaan sebesar 79,14% dan di daerah perdesaan sebesar 42,16%. Yang menggunakan jamban? plengsengan, di daerah perkotaan 11,41% dan di daerah perdesaan 11,23%. Sedangkan yang menggunakan jamban cemplung di daerah perkotaan 7,49% dan di daerah perdesaan 36,06%, yang tidak memakai jamban di? daerah perkotaan 1,96% dan di daerah perdesaan 10,56%.

Bila dilihat secara keseluruhan (perkotaan dan perdesaan) rumah tangga yang memakai jamban leher angsa 61,64%, jamban cemplung 21,01%, jamban plengsengan 11,32%, dan yang tidak memakai jamban 6,03 %. Persentase rumah tangga menurut sarana pembuangan air besar dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 19PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUTSARANA PEMBUANGAN AIR BESAR, TAHUN 2002

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2002

Data persentase rumah tangga menurut sarana pembuangan air besar per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 62.

Masih cukup tingginya persentase rumah tangga yang menggunakan pembuangan air besar yang tidak sehat (jamban plengsengan, jamban cemplung, dan tidak pakai jamban) diduga karena faktor-faktor kebiasaan, pendidikan/pengetahuan, dan ketersediaan sarana.

3. Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja

Menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2002 (BPS), rumah tangga di Indonesia menggunakan tempat penampungan akhir kotoran/tinja berupa tangki septik, kolam/sawah, sungai/danau, lobang tanah,? pantai/tanah terbuka, dan lainnya.

Persentase rumah tangga yang sudah menggunakan tangki septik sebesar 39,65% (di wilayah perkotaan sebesar 63,07% dan di wilayah perdesaan sebesar 20,73%). Sebesar 5,79% yang menggunakan kolam/sawah, sungai/danau sebesar 22,93%, lobang tanah sebesar 23,83%, pantai/tanah terbuka sebesar 5,55%, dan lainnya 2,25%. Persentase rumah tangga menurut tempat penampungan akhir kotoran/tinja dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 20PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUTTEMPAT PENAMPUNGAN AKHIR KOTORAN/TINJA, TAHUN 2002

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2002

Dari gambar di atas terlihat bahwa rumah tangga yang menggunakan tempat penampungan akhir kotoran/tinja yang memenuhi syarat kesehatan masih relatif rendah, khususnya di wilayah perdesaan yang baru mencapai 20,73%. Kondisi demikian di samping faktor ekonomi, diperkirakan karena faktor kebiasaan, pendidikan/pengetahuan, dan kondisi alam setempat.

Persentase rumah tangga menurut tempat penampungan akhir kotoran/tinja berdasarkan provinsi pada tahun 2002 dapat dilihat pada lampiran 63.

4. Bencana Alam

Bencana adalah kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan khusus dari pihak luar (menurut WHO pada Pedoman Penilaian Risiko Bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2001). Bencana alam yang terjadi di Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 268 kejadian, meliputi kekeringan, banjir, tanah longsor, angin topan, gempa, dan letusan gunung berapi. Bencana alam tersebut telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda.

Jumlah bencana alam yang terjadi berturut-turut sebagai berikut: banjir sebanyak 130 kali (48%), bencana tanah longsor sebanyak 62 kali (23%), angin topan sebanyak 55 kali (21%), kekeringan sebanyak 14 kali (5%), gempa bumi sebanyak 5 kali (2%), dan letusan gunung berapi sebanyak 2 kali (1%). Proporsi bencana menurut jenisnya dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 21PROPORSI KEJADIAN BENCANA ALAMMENURUT JENIS BENCANA, TAHUN 2002

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2002

Bila dilihat menurut provinsi, bencana banjir terjadi sebanyak 130 kali di 24 provinsi, dengan frekuensi kejadian terbanyak di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (sebanyak 25 kali), Provinsi Jawa Barat (sebanyak 25 kali), dan Provinsi Jawa Timur (sebanyak 24 kali).

Bencana tanah longsor terjadi sebanyak 62 kali di 11 provinsi. Provinsi yang frekuensi kejadiannya terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat (sebanyak 30 kali) dan? Provinsi Jawa Timur (10 kali).

Bencana angin topan terjadi sebanyak 55 kali di 12 provinsi, 18 kali di antaranya terjadi di Provinsi Jawa Timur dan 11 kali di Provinsi Jawa Barat.

Bencana kekeringan terjadi sebanyak 14 kali di 12 provinsi, yaitu di Provinsi Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tengara Timur. Provinsi yang sering mengalami kekeringan? adalah Jawa Timur sebanyak 3 kali. Bencana gempa terjadi di 4 provinsi, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (1 kali), Banten (1 kali), Provinsi Sulawesi Tengah (1 kali) dan Provinsi Papua (2 kali). Sedangkan bencana gunung berapi terjadi sebanyak 2 kali yaitu di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Utara.

Kejadian bencana alam tersebut mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia sebanyak 294 jiwa, korban yang menderita sebanyak 359.271 KK atau 1.066.484 jiwa. Sedangkan kerusakan rumah/bangunan sebanyak 16.179 unit rusak berat dan 16.740 unit rusak ringan.

Sering terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah, selain disebabkan oleh faktor alam, juga karena kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlebihan sehingga keseimbangan ekosistem lingkungan terganggu, seperti penebangan hutan, pembukaan lahan, dan penambangan bahan galian, yang mengabaikan aspek-aspek konservasi lingkungan.

Frekuensi kejadian bencana alam menurut jenis, korban/kerugian dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 64.

C. KEADAAN PERILAKU MASYARAKAT

Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan, akan disajikan dua indikator yaitu Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri.

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, sehingga membantu masyarakat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya yang dilakukan melalui pendekatan pimpinan (advokasi), bina suasana (social support), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment).

PHBS pada tatanan Rumah Tangga dinilai berdasarkan 16 indikator yang meliputi 9 indikator perilaku dan 7 indikator lingkungan. Sembilan indikator perilaku ini adalah????????? (1) Perilaku tidak merokok, (2) Persalinan oleh Nakes/pemeriksaan kehamilan (3) imunisasi, (4) Penimbangan Balita, (5) Sarapan pagi, (6) Kepersertaan dana sehat (7) Kebiasaan mencuci tangan, (8) Kebiasaan menggosok gigi, (9) Olahraga/aktivitas fisik. Sedangkan indikator lingkungan pada PHBS adalah (1) Sarana? air bersih, (2) Jamban, (3) Tempat sampah, (4) Sarana pembuangan air limbah, (5) Ventilasi rumah, (6) Kepadatan rumah, dan (7) Lantai rumah.

Klasifikasi PHBS ditentukan berdasarkan nilai perilaku dan lingkungan sehat tiap keluarga dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Sehat 1 yaitu bila keluarga berperilaku positif kurang dari 25% dari jumlah seluruh indikator PHBS, (2) Sehat 2 yaitu bila keluarga berperilaku positif 25% – 49% dari jumlah seluruh indikator, (3) Sehat 3 yaitu? bila keluarga berperilaku positif 50%-74% dari jumlah seluruh indikator, dan (4) Sehat 4 yaitu bila keluarga berperilaku positif lebih dari 75% dari jumlah seluruh indikator.

Survei PHBS yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan tahun 2002 pada tatanan rumah tangga diselenggarakan di lima Provinsi (Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan) meliputi 19 kabupaten/kota dengan bantuan dana dari proyek Family Health and Nutrition (FHN). Survei ini menggunakan metode survei cepat, yang bertujuan untuk melihat gambaran nilai PHBS pada tatanan rumah tangga dan nilai Indeks Potensi Keluarga Sehat (IPKS).

Dari hasil survei dapat dilihat persentase keluarga menurut klasifikasi PHBS sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

TABEL 25PERSENTASE KELUARGA MENURUT KLASIFIKASI PHBS UNTUK TATANAN RUMAH TANGGADI 19 KABUPATEN/KOTA PADA 5 PROVINSI TAHUN 2002

No	Kabupaten/Kota	Sehat 1		Sehat 2		Sehat 3		Sehat 4		Total
No	Kabupaten/Kota	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Sumatera Utara
1.	Mandailing Natal	3	1,43	88	41,91	107	50,95	12	5,71	210	100
2.	Nias	4	1,90	101	48,10	88	41,90	17	8,10	210	100
3.	Tapanuli Utara	7	3,33	91	43,33	108	51,43	4	1,91	210	100
4.	Tapanuli Selatan	0	0	26	12,38	137	65,24	47	22,38	210	100
5.	Toba Samosir	20	9,52	94	44,76	92	43,81	4	1,91	210	100
	Jambi
6.	Batang Hari	0	0	45	21,43	131	62,38	34	16,19	210	100
7.	Bungo	18	8,57	71	33,81	97	46,19	24	11,43	210	100
8.	Tebo	25	11,91	110	52,38	60	28,57	15	7,14	210	100
9.	Sarolangun	27	12,86	88	41,90	79	37,62	16	7,62	210	100
10.	Merangin	2	0,95	68	32,38	111	52,86	29	13,81	210	100
	Bengkulu
11.	Bengkulu Utara	2	0,95	54	25,71	114	54,29	40	19,05	210	100
12.	Bengkulu Selatan	5	2,38	79	37,62	116	55,24	10	4,76	210	100
13.	Rejang Lebong	13	5,44	109	45,61	106	44,35	11	4,60	239	100
	Kalimantan Tengah
14.	Barito Utara	4	1,72	83	35,78	130	56,03	15	6,47	232	100
15.	Kapuas	4	1,87	116	54,20	86	40,19	8	3,74	214	100
16.	Kotawaringin Barat	3	1,42	37	17,54	117	55,45	54	25,59	211	100
	Kalimantan Selatan
17.	Tabalong	4	1,90	86	40,95	98	46,67	22	10,48	210	100
18.	Hulu Sungai Utara	1	0,47	45	21,43	153	72,86	11	5,24	210	100
19.	Tanah Laut	0	0	24	11,21	104	48,60	86	40,19	214	100

Sumber: Survei PHBS Tahun 2002

Dari tabel di atas tampak satu kabupaten yang memiliki persentase keluarga pada tatanan rumah tangga dengan status Sehat 4 tertinggi, yaitu Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan (40,19 %).

Jika keluarga yang masuk dalam klasifikasi Sehat 4 dianggap sebagai keluarga ber-PHBS sebagaimana dimaksud dalam Indikator Indonesia Sehat 2010 dengan target sebesar 65%, maka ke 19 kabupaten/kota masih jauh di bawah target. Dengan demikian masih diperlukan upaya peningkatan PHBS antara lain melalui pendekatan pimpinan (advokasi), bina suasana (social support), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment).

2.? Posyandu Purnama dan Mandiri

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang paling dikenal dewasa ini. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan Diare. Untuk meningkatkan kualitas Posyandu telah dilakukan pengelompokan Posyandu ke dalam 4 tingkat perkembangan, yaitu: (1) Posyandu Pratama, (2) Posyandu Madya, (3) Posyandu Purnama, dan (4) Posyandu Mandiri.

Jumlah Posyandu pada tahun 2002 sebanyak 240.828 unit, tetapi yang telah distratifikasi sebanyak 220.198 unit (99,7%). Tingkat perkembangan Posyandu dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 26JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA, TAHUN 1999/2000, 2001, DAN 2002

Strata	1999/2000		2001		2002
Strata	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Posyandu Pratama	103.465	44,1	104.115	44,2	93.474	42,4
Posyandu Madya	79.664	34,0	81.844	34,7	78.366	35,6
Posyandu Purnama	42.895	18,3	42.363	18,0	41.214	18,7
Posyandu Mandiri	8.522	3,6	7.462	3,1	7.144	3,0
Jumlah	234.526	100,0	234.843	100,0	220.198	100,0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Posyandu yang terbanyak sampai tahun 2002 masih Posyandu Pratama, yaitu sebesar 42,4%. Sedangkan Posyandu Purnama dan Mandiri baru mencapai 21,7% (18,7% Posyandu Purnama dan 3,0% Posyandu Mandiri). Persentase ini masih jauh di bawah target yang ingin dicapai pada tahun 2010, yaitu sebesar 40%.

Bila dilihat perkembangan Posyandu menurut strata selama tiga tahun terakhir, maka dapat dikatakan bahwa kualitas Posyandu cenderung tidak mengalami perkembangan. Hal ini diperkirakan antara lain karena krisis ekonomi sejak tahun 1997. Di samping itu, pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001, telah mengakibatkan perubahan struktur organisasi pemerintahan di daerah, yang berdampak antara lain pada berkurangnya pembinaan peran serta masyarakat, termasuk Posyandu.??

D. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Untuk menggambarkan akses dan mutu pelayanan kesehatan disajikan beberapa indikator, antara lain Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas, Persentase Penduduk yang Memanfaatkan RS, Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan, dan Persentase RS yang Menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan Spesialistik Dasar. Sedangkan indikator Persentase Obat Generik Berlogo dalam Persediaan Obat belum dapat disajikan karena tidak tersedianya data.

Selain itu disajikan pula beberapa indikator tambahan yang dianggap masih relevan, yaitu indikator yang berkaitan dengan Puskesmas (Rasio Puskesmas terhadap Penduduk, Rasio Puskesmas Pembantu terhadap Penduduk, Rasio Puskesmas Pembantu terhadap Puskesmas, Rasio Puskesmas Keliling terhadap Puskesmas), dan Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Kartu Sehat.

1. Puskesmas dan Pemanfaatannya

Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan kegiatan Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana (KB), Perbaikan Gizi, Pemberantasan Penyakit Menular, dan Pengobatan. Beberapa Puskesmas, yaitu Puskesmas Perawatan, di samping menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti Puskesmas pada umumnya, juga menyedia-kan fasilitas pelayanan rawat inap. Dengan demikian Puskesmas Perawatan juga berfungsi sebagai ?Pusat Rujukan Antara? yang melayani penderita gawat darurat sebelum dirujuk ke rumah sakit.

Jumlah seluruh Puskesmas (termasuk Puskesmas Perawatan) meningkat dari 7.277 pada tahun 2001 menjadi 7.309 pada tahun 2002. Sedangkan jumlah Pukesmas Perawatan meningkat dari 1.818 pada tahun 2001 menjadi 1.926 pada tahun 2002. Dengan demikian rasio Puskesmas terhadap penduduk pada tahun 2002 adalah 3,46 per 100.000 penduduk, atau rata-rata tiap Puskesmas melayani sekitar 29.000 penduduk.

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas didukung? Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling (kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor).

TABEL 27JUMLAH PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, DAN PUSKESMAS KELILINGTAHUN 2001 DAN 2002

Jenis	Jumlah
Jenis	Tahun 2001	Tahun 2002
Puskesmas	7.277	7.309
· Puskesmas Non Perawatan	5.459	5.383
· Puskesmas Perawatan	1.818	1.926
Puskesmas Pembantu	21.587	21.790
Puskesmas Keliling	5.800	5.638
· Kendaraan bermotor R-4	5.084	4.984
· Perahu bermotor	716	654

Jumlah Puskesmas Pembantu meningkat dari 21.587 buah pada tahun 2001 menjadi 21.790 pada tahun 2002. Sedangkan jumlah Puskesmas Keliling menurun dari 5.800 buah (5.084 buah kendaraan roda 4 dan 716 buah perahu bermotor) pada tahun 2001 menjadi 5.638 buah (4.984 buah kendaraan roda 4 dan 654 buah perahu bermotor) pada tahun 2002. Dengan demikian rasio Puskesmas Pembantu terhadap Puskesmas menjadi 2,98 pada tahun 2002. Sedangkan rasio Puskesmas Keliling terhadap Puskesmas pada tahun 2002 adalah 0,8. (lihat Lampiran 72).

Menurut hasil Susenas tahun 2002 (BPS), dari penduduk yang berobat jalan, sebesar 23,4% memanfaatkan Puskesmas, dan dari penduduk yang pernah dirawat inap 9,81% memanfaatkan rawat inap di Puskesmas.

Hasil Susenas tersebut belum dapat menggambarkan indikator Indonesia Sehat 2010, yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas, karena data yang tersedia hanya penduduk yang berobat yang terdiri atas rawat jalan dan rawat inap. Data penduduk yang memanfaatkan Puskesmas tahun 2002 belum tersedia. Persentase penduduk yang berobat jalan menurut sarana pelayanan kesehatan dan provinsi disajikan pada Lampiran? 66.

Rendahnya persentase penduduk yang berobat jalan ke Puskesmas (23,4%) diperkirakan karena alasan ekonomi, kualitas pelayanan yang kurang memadai, terbatasnya ketersediaan obat yang dibutuhkan, terbatasnya waktu pelayanan, dan untuk beberapa Puskesmas secara geografis masih sulit dijangkau, serta beberapa faktor lainnya.

2. Rumah Sakit dan Pemanfaatannya

Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan (tingkat pertama, kedua, dan ketiga). Pada tahun 2002, jumlah seluruh rumah sakit sebanyak 1.215 buah, yang terdiri atas 953 rumah sakit umum (RSU) dan 262 rumah sakit khusus (RS khusus). Dari jumlah tersebut sebanyak 605 rumah sakit (49,8%) dikelola oleh swasta, 420 rumah sakit (34,6%) dikelola oleh Depkes/Pemda, 112 rumah sakit (9,2%) dikelola oleh TNI/POLRI, dan selebihnya sebanyak 78 rumah sakit (6,4%) dikelola oleh departemen lain/BUMN.

Jumlah tempat tidur RSU meningkat dari 109.948 pada tahun 2001 menjadi 111.539 pada tahun 2002. Ini berarti pada tahun 2002 rata-rata tiap tempat tidur RSU melayani 1.892 penduduk atau setiap 100.000 penduduk tersedia 53 tempat tidur RSU. Jumlah tempat tidur RS khusus juga meningkat dari 17.269 pada tahun 2001 menjadi 18.675 pada tahun 2002.

Dari hasil Susenas 2002 (BPS) diketahui bahwa di antara penduduk yang pernah dirawat inap, sebesar 78,99% memanfaatkan RS (44,42% di RS pemerintah dan 34,57% di RS swasta). Sedangkan di antara penduduk yang berobat jalan, hanya sebesar 7,41% memanfaatkan RS (4,19% di RS pemerintah dan 3,22 % di RS swasta).

Sebagaimana halnya dengan Puskesmas, hasil Susenas tersebut belum dapat menggambarkan indikator yang tercantum dalam Indonesia Sehat 2010, yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan RS, karena yang diukur hanya penduduk yang berobat (rawat jalan dan rawat inap). Data mengenai penduduk yang memanfaatkan RS tahun 2002 belum tersedia. Persentase penduduk yang pernah rawat inap menurut sarana pelayanan kesehatan dan provinsi disajikan pada Lampiran 67.

3. Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan

Indikator Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan belum dapat disajikan karena belum tersedianya data. Pada umumnya rumah sakit sudah dilengkapi dengan sarana laboratorium kesehatan sebagai fasilitas penunjang diagnostik, demikian juga untuk Puskesmas pada umumnya sudah memiliki laboratorium sederhana.

Berikut ini disajikan hasil kegiatan pemeriksaan di laboratorium RS yang diklasifikasikan ke dalam pemeriksaan sederhana, sedang, dan canggih. Pemeriksaan canggih biasanya dilakukan di RS yang besar baik RS yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Selama tahun 2002, jumlah pemeriksaan laboratorium di RSU yang dikelola Depkes dan yang dikelola Pemda dengan pemeriksaan klasifikasi sederhana sebanyak 11.652.925 (57,5%), klasifikasi sedang sebanyak 6.421.121 (31,7%), dan klasifikasi canggih sebanyak 2,182,669 (10,8%), sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.

GAMBAR 22PERSENTASE PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA RSU DEPKES DAN PEMDAMENURUT KLASIFIKASI PEMERIKSAAN, TAHUN 20024. Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Empat Pelayanan Kesehatan Spesialistik Dasar

Yang dimaksud dengan empat jenis Pelayanan Kesehatan Spesialistik Dasar adalah Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anak, serta Spesialis Kebidanan dan Kandungan. Empat pelayanan spesialistik dasar ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh RSU kelas C. Sementara untuk RSU kelas A dan B di samping memenuhi persyaratan tersebut, harus juga menyelenggarakan pelayanan spesialistik lainnya. Selain itu untuk mendukung pelayanan keempat spesialistik dasar tersebut disyaratkan tiga pelayanan penunjang, yaitu Radiologi, Anestesi, dan Patologi Klinik.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, pada tahun 2002 jumlah RSU kelas C yang memiliki empat tenaga dokter spesialis dasar sebanyak 163 RSU (70,9%) dari 230 RSU kelas C yang ada. Sedangkan RSU kelas A dan B yang berjumlah 65 RSU telah memiliki empat pelayanan spesialistik dasar. Dengan demikian RSU yang menyelenggarakan empat pelayanan spesialistik dasar tersebut berjumlah 228 RSU (77,28%). Angka-angka tersebut di atas baru menggambarkan RSU milik pemerintah.

Target Indikator Indonesia Sehat 2010 untuk persentase RSU yang menyelenggarakan empat pelayanan kesehatan spesialistik dasar adalah 100%. Pada tahun 2002, sebesar 77,28% RSU Depkes dan Pemda yang telah menyelenggarakan empat jenis pelayanan spesialistik dasar. Pencapaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

TABEL 28JUMLAH? DAN PERSENTASE RSU KELAS C YANG MEMILIKI TENAGA DOKTERMENURUT JUMLAH JENIS SPESIALIS DASAR, TAHUN 2002

No	RSU Kelas C	Jumlah	%
1	Memiliki 4 Spesialis Dasar	163	70,9
2	Memiliki 3 Spesialis Dasar	34	14,8
3	Memiliki 2 Spesialis Dasar	19	8,3
4	Memiliki 1 Spesialis Dasar	7	3,0
5	Yang tidak memiliki 4 Spesialis Dasar	7	3,0
	Jumlah	230	100

Sumber: Statistik RS di Indonesia, Ditjen Yanmedik Depkes RI 2003

5. Penduduk yang Memanfaatkan Kartu Sehat

Kartu sehat adalah kartu identitas yang dapat dipergunakan oleh keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Dalam perkembangannya kartu sehat dimanfaatkan untuk program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK), yang kemudian berubah menjadi Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE), dan terakhir berubah lagi menjadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES).

Menurut hasil Susenas 2002, persentase penduduk yang memiliki kartu sehat sebesar 13,20% dari seluruh rumah tangga (di perdesaan 14,43% dan di perkotaan 11,68%). Dari persentase tersebut, yang memanfaatkan kartu sehat sebesar 52,97% untuk berobat, 9,13% untuk keperluan KB, 6,15% untuk periksa kehamilan, dan 3,42% untuk melahirkan.

Bila dilihat perincian menurut provinsi menunjukkan persentase tertinggi yang memiliki kartu sehat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (29,48%) dan terendah di Provinsi Bangka Belitung (4,42%). Sedangkan persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan kartu sehat untuk berobat adalah di Provinsi Riau (71,97%). Untuk pemeriksaan kehamilan, persentase tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah (16,92%), untuk keperluan melahirkan di Provinsi Gorontalo (12,34%), dan untuk pelayanan KB di Provinsi DKI Jakarta (22,60%). Gambaran persentase pemilikan dan pemanfaatan kartu sehat selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 102 dan Lampiran 103.

E. PELAYANAN KESEHATAN ???????????Indikator pelayanan kesehatan terdiri atas Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, Persentase Desa yang Mencapai ?Universal Child Immunization? (UCI), Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Fe, Persentase Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif, dan Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan. Selain itu, disajikan juga beberapa indikator yang termasuk dalam indikator pelayanan kesehatan, yaitu Persentase Cakupan Pelayanan Antenatal, Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Kapsul Yodium, Persentase Wanita Usia Subur yang Mendapat Kapsul Yodium, dan Persentase Balita yang Mendapat Kapsul Vitamin A.

1. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan secara nasional pada tahun 2002 sebesar 70,59%. Bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2000 (64,78%) dan tahun 2001 (67,69%), terjadi peningkatan. Bila peningkatan tersebut dapat dipertahankan, diharapkan target persentase persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 sebesar 90% dapat dicapai. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan menurut provinsi berkisar antara 43,01% (di Provinsi Maluku Utara) dan 94,23% (di Provinsi Banten). Gambaran cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2002 disajikan pada Gambar 23 dan Lampiran 82.

GAMBAR 23CAKUPAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATANMENURUT PROVINSI TAHUN 2002Hasil Susenas tahun 2002 memperlihatkan gambaran bahwa sebagai penolong pertama kelahiran, tenaga kesehatan lebih banyak dibanding tenaga non-kesehatan (59,94% dibanding 40,06%). Sebagai penolong terakhir, persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan semakin besar, yaitu sebesar 66,64% dibanding 33,35% yang ditolong tenaga non-kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa dibanding sebagai penolong pertama persalinan, tenaga kesehatan ternyata lebih banyak sebagai penolong terakhir persalinan. Artinya, pada beberapa persalinan yang pada awalnya ditolong oleh tenaga non-kesehatan, pada akhirnya dilanjutkan oleh tenaga kesehatan. Data tentang penolong kelahiran menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 83 sampai dengan Lampiran 88.

2. Pelayanan Imunisasi

Indikator program imunisasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian Indonesia Sehat 2010 adalah Persentase Desa yang mencapai ?Universal Child Immunization? (UCI). Desa yang mencapai UCI adalah desa yang cakupan imunisasi campatnya ≥80%. Dari sejumlah 64.377 desa/kelurahan yang melapor pada tahun 2002, sebesar 74,5% mencapai UCI. Sedangkan pencapaian di tingkat kecamatan sebesar 82,3% (dari 4.090 kecamatan), dan di tingkat kabupaten/kota sebesar 86,1% (dari 346 kabupaten/kota).

Cakupan UCI yang relatif masih rendah antara lain akibat tingginya angka drop out (DO). Hal ini tampak dari masih adanya beberapa provinsi dengan angka DO DPT1-Campak yang melebihi batas toleransi (>10%). Data pencapaian UCI menurut provinsi tahun 2002 dapat dilihat pada Lampiran 89.Program imunisasi dasar meliputi imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis pada bayi dan imunisasi TT pada ibu hamil. Perkiraan jumlah sasaran imunisasi pada tahun 2002 tercatat sebanyak 4.694.809 bayi dan 4.683.138 Ibu Hamil.?

Cakupan imunisasi BCG dan DPT-1 masing-masing sebesar 96,4% dan 96,2%. Beberapa provinsi dengan cakupan DPT-1 melebihi 100% adalah DKI Jakarta (114,6%), Bali (104,4%), Jambi (103,8%), Jawa Timur (102,9%), Bengkulu (101,4%), DI Yogyakarta (100,4%), dan Sumatera Selatan (100,3%),. Sedangkan yang cakupannya masih di bawah 80% adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (74,4%), Maluku (73,9%), Papua (70,6%), dan Provinsi Maluku Utara (39,3%).

Cakupan imunisasi Campak secara nasional sebesar 90,6%, dengan kisaran antara 32,1% (di Maluku Utara) dan 106,2% (di DKI Jakarta). Hal ini berarti meningkat bila dibandingkan dengan cakupan pada tahun 2001 (87,3%). Beberapa provinsi dengan cakupan di bawah 80%, selain Maluku Utara, adalah Nanggroe Aceh Darussalam (68,6%), Maluku (71,8%), dan? Papua (76,8%).

Sementara itu angka DO cakupan imunisasi DPT1-Campak pada bayi secara nasional sebesar 5,8%. Provinsi dengan angka DO terendah adalah Kalimantan Tengah, yaitu hanya sebesar 2,6%. Sedangkan provinsi dengan angka DO tertinggi adalah Maluku Utara, yaitu sebesar 18,5%. Rincian cakupan imunisasi dasar pada bayi menurut provinsi pada tahun 2002 dapat dilihat pada Lampiran 90. Sedangkan angka DO DPT1-Campak pada tahun 1998-2002 dapat dilihat pada Lampiran 91.

Imunisasi Hepatitis B (HB1, HB2, dan HB3) diberikan juga kepada bayi (beberapa provinsi melaksanakan imunisasi HB1 pada bayi umur 0-7 hari). Cakupan imunisasi HB1 pada tahun 2002 secara nasional sebesar 84,3%, sedangkan cakupan imunisasi HB2 sebesar 73,3%, dan HB3 sebesar 72,6%. Rincian cakupan imunisasi Hepatitis B pada bayi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 92.

Perkiraan jumlah ibu hamil yang menjadi sasaran imunisasi TT pada tahun 2002 tercatat sebanyak 4.683.138 ibu hamil. Cakupan imunisasi TT1 secara nasional sebesar 72,2% dan TT2 sebesar 68,4%. Provinsi dengan cakupan tertinggi untuk TT1 adalah Bangka Belitung (91,37%). Sedangkan yang terendah adalah Maluku Utara, yaitu sebesar 13,9%. Cakupan tertinggi untuk TT2 adalah di Provinsi Bangka Belitung, sebesar 85,65%. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku Utara, sebesar 8,7%. Data menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 93.

Dalam rangka program eradikasi Polio, pada tahun 2002 telah dilaksanakan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) sebanyak dua putaran. Dari dua putaran kegiatan PIN, cakupan imunisasi Polio pada balita (0-59 bulan) di semua Provinsi mencapai di atas 80%, kecuali di Papua yang pada putaran pertama mencapai 78,8% dan putaran kedua mencapai 74,4%. Secara nasional, dari 20,8 juta balita, yang mendapatkan imunisasi Polio pada putaran pertama sebesar 102,6% dan pada putaran kedua sebesar 104,2%.

Pencapaian cakupan imunisasi di atas 100% di beberapa provinsi tersebut antara lain karena: (a) kurang tepatnya penentuan jumlah sasaran, (b) dicakupnya sasaran dari luar wilayah, dan (c) pencatatan ganda.

3. Penanggulangan KLB

Dari laporan surveilans tahun 2002, KLB penyakit dengan frekuensi tertinggi adalah Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) yaitu sebanyak 262 kali dan terendah adalah Marasmus yaitu sebanyak 3 kali. KLB penyakit dengan jumlah kasus terbanyak adalah penyakit Diare sebanyak 6.922 kasus dan jumlah kasus paling sedikit adalah Marasmus yaitu sebanyak 4 kasus. Jumlah yang meninggal disebabkan oleh KLB penyakit, terbanyak pada KLB Diare dengan 180 orang meninggal dan yang terkecil disebabkan oleh KLB Marasmus, yaitu 1 orang meninggal. Case Fatality Rate (CFR) tertinggi terjadi pada KLB Tetanus Neonatorum sebesar 47,62% dan terendah pada KLB penyakit Hepatitis (0,00%). Data KLB menurut jenis penyakit selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 94.

4. Pelayanan Gizi ???????????Dalam rangka penanggulangan masalah gizi (anemia gizi, GAKY, dan kurang vitamin A) khususnya pada ibu hamil, bayi dan ibu nifas, telah dilakukan upaya distribusi obat program melalui kegiatan di setiap posyandu.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai cakupan pelayanan kesehatan dalam pencapaian Indonesia Sehat 2010 adalah Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Fe. Cakupan distribusi tablet Fe Ibu Hamil secara nasional pada tahun 2002 yaitu Fe1 sebesar 64,62%, dengan kisaran antara 25,35% (Provinsi Papua) dan 94,20% di Sumatera Selatan. Sedangkan cakupan Fe3 sebesar 54,92% dengan kisaran antara 18,40% di Papua dan 88,62% di Sumatera Selatan.

Indikator lain yang juga digunakan dalam menilai cakupan pelayanan gizi adalah pemberian kapsul minyak beryodium dan kapsul vitamin A. Cakupan distribusi kapsul minyak beryodium tahun 2002 secara nasional masing-masing untuk ibu hamil 46,51%, ibu nifas 25,37%, dan WUS selain ibu hamil dan ibu nifas adalah sebesar 22,01%. Sedangkan cakupan distribusi kapsul vitamin A pada bayi 81,09% dan pada ibu nifas 54,69%. Data tentang cakupan pelayanan gizi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 95 dan Lampiran 96.

5. Program Pemberian ASI Eksklusif

Air susu ibu (ASI) eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada seorang bayi secara terus menerus selama 4 bulan, tanpa pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI).

Menurut hasil SUSENAS tahun 2002 (BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2002), persentase anak usia 2?4 tahun yang pernah disusui selama ≤ 5 bulan sebesar 6,52%, selama 6?11 bulan sebesar 7,01%, selama 12?17 bulan sebesar 18,97%, selama 18-23 bulan sebesar 22,73%, dan selama ≥ 24 bulan sebesar 44,48%.? Sedangkan bayi yang tidak diberikan ASI hanya sebesar 0,28%. Dari angka-angka tersebut di atas terlihat bahwa persentase bayi dan anak yang mendapatkan ASI selama atau lebih dari 6 bulan mencapai 93,19%. Namun demikian, hal ini belum dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian cakupan program pemberian ASI Eksklusif, karena Susenas tidak menjelaskan apakah bayi atau anak tersebut mendapatkan makanan tambahan (MP-ASI) atau tidak. Persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lamanya disusui per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 98 sampai dengan Lampiran 100.

6. Pelayanan Kesehatan Kerja

Tujuan program kesehatan kerja adalah untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja melalui peningkatan kapabilitas pekerja, perbaikan lingkungan kerja, dan pengembangan organisasi kesehatan kerja, serta budaya sehat dalam bekerja.

Pada era industrialisasi sekarang ini, upaya pelayanan kesehatan bagi para pekerja menjadi semakin penting baik di sektor formal maupun informal. Pertumbuhan industri membuat tenaga kerja formal semakin banyak, yang biasanya juga diiringi oleh bertambahnya tenaga kerja informal. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)? pada tahun 2002 adalah sebesar 67,76% dari jumlah sebanyak 148,7 juta penduduk usia kerja. Kondisi TPAK ini mengalami penurunan sebesar 0,84% dari tahun 2001 (68,60%).

Di sektor formal, salah satu wujud kegiatan dari pelayanan kesehatan kerja adalah pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme bagi penyelenggara Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Sedangkan di sektor informal, wujud kegiatan pelayanan kesehatan kerja adalah dibentuknya Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK).

Jumlah Pos UKK secara nasional pada tahun 2002 sebanyak 3.878 buah, menurun dibandingkan jumlah tahun 2001 yang sebanyak 3.912 buah. Hal ini diduga sebagai akibat beberapa daerah yang tidak melapor. Adapun tingkat perkembangan stratanya mengalami perubahan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah Pos UKK? Mandiri dan Pos UKK Purnama sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 29JUMLAH POS UPAYA KESEHATAN KERJA MENURUT STRATATAHUN 2001 ? 2002

Strata	Tahun 2001		Tahun 2002
Strata	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Pos UKK Pratama	3.397	86,8	3.064	79,0
Pos UKK Madya	391	9,9	543	14,0
Pos UKK Purnama	90	2,3	192	4,9
Pos UKK Mandiri	34	1,0	79	2,1
Jumlah	3.912	100,0	3.878	100,0

Persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja, merupakan salah satu indikator dalam mengukur pencapaian Indonesia Sehat 2010. Angka tersebut sampai saat ini belum dapat disajikan, karena tidak tersedianya data.

7. Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (GAKIN/JPSBK)

Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 1998, dimana pemerintah melaksanakan salah satu upaya penyelamatan dalam bidang kesehatan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap keluarga miskin melalui program jaring pengaman sosial bidang kesehatan (JPSBK). Program ini telah mengalami perubahan nama menjadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

Dari segi pelayanan yang diberikan, tidak banyak mengalami perubahan, yaitu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kebidanan dasar, dan pelayanan perbaikan gizi, dengan menggunakan kartu sehat.

Persentase rumah tangga yang memiliki kartu sehat menurut hasil Susenas 2002 sebesar 13,20% dari seluruh rumah tangga (di perdesaan 14,43% dan di perkotaan 11,68%). Sebanyak 54,99% memanfaatkan kartu sehat untuk berobat, 6,15% menggunakannya untuk memeriksa kehamilan, 3,42% untuk melahirkan, dan sebanyak 9,13% memanfaatkan kartu sehat untuk keperluan pelayanan KB.

Dari laporan program JPSBK tahun 2002 sebanyak 12.985.128 Gakin yang memiliki kartu sehat atau 92,8% dari 13.997.030 sasaran pelayanan kesehatan dasar pada 338 kabupaten/kota yang melapor di 30 provinsi. Dari yang memiliki kartu sehat tersebut sebanyak 6.815.501 Gakin (52,5%) telah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Jumlah kunjungan anggota Gakin ke unit-unit pelayanan dan fasilitas kesehatan tercatat sebanyak 16.548.629 kunjungan.

Sasaran kegiatan pelayanan kebidanan dasar adalah 884.071 ibu hamil, 543.753 ibu melahirkan, dan 549.543 ibu nifas. Dari sasaran tersebut, dilaporkan bahwa telah mendapat pelayanan sebanyak 737.244 ibu hamil (83,4%), 392.478 ibu melahirkan (72,2%), dan 439.954 ibu nifas (80,1%). Dilaporkan jumlah ibu hamil yang dirujuk adalah sebanyak 70.535 orang (9,6%) yaitu 42.986 ibu hamil dari Puskesmas dan 27.549 ibu hamil dari Bidan di Desa.

Sasaran keluarga miskin untuk pelayanan perbaikan gizi tahun 2002 adalah sebanyak 524.928 bayi usia 6-11 bulan, 974.623 anak usia 12-23 bulan, 2.316.048 anak usia 24-59 bulan, dan 298.066 ibu hamil dengan KEK. Dilaporkan telah direalisasikan perbaikan gizi sebanyak 323.297 bayi usia 6-11 bulan (61,6%), 663.741 anak usia 12-23 bulan (68,1%), 1.406.903 anak usia 24-59 bulan (60,7%), dan 214.320 ibu hamil dengan KEK (71,9%).

Program pemberantasan penyakit menular untuk keluarga miskin tahun 2002 meliputi pengobatan penderita? penyakit TB Paru dan pengobatan penderita Malaria. Pada tahun 2002 telah diobati sebanyak 111.710 penderita TBC dari 126.119 penderita yang ditemukan (88,6%), dan sebanyak 615.256 penderita malaria diobati. Jumlah penderita penyakit TBC sebanyak 42.881 (34%) telah sembuh, sedangkan jumlah penderita malaria yang di follow up sebanyak 91.172.

8. Pelayanan Antenatal

Laporan dari 212 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di 29 provinsi tahun 2002 menunjukkan bahwa cakupan K1 secara nasional sebesar 86,76%, dengan kisaran antara 69,53% (di Provinsi Papua) dan 97,93% (di Provinsi Bangka Belitung). Sedangkan cakupan K4 secara nasional sebesar 79,44% dengan kisaran 52,81% (Provinsi Maluku Utara) dan 95,91% (Provinsi Gorontalo). Bila dibandingkan tahun 2001 angka cakupan K1 mengalami penurunan (dari 90,5%), sedangkan cakupan K4 mengalami sedikit peningkatan (dari 74,25%). Cakupan K1 dan K4 menurut provinsi pada tahun 1997-2002 disajikan pada Lampiran 108. Sedangkan cakupan pelayanan K4 menurut provinsi di Indonesia tahun 2002 dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 24CAKUPAN PELAYANAN ANTENATAL (K4) DI INDONESIA TAHUN 2002

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003 memperlihatkan bahwa dari sejumlah 12.760 wanita yang pernah melahirkan dalam 5 tahun terakhir, 64% menjalani pemeriksaan antenatal (Antenatal Care/ANC) lengkap sesuai standar program KIA (minimal satu kali kunjungan pada kehamilan trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga). Persentase pemeriksaan antenatal lengkap lebih tinggi di daerah perkotaan (71,7%) dibandingkan dengan di daerah perdesaan (56,7%). Sebanyak 81,0% mendapat pelayanan antenatal sebanyak empat kali atau lebih, sedangkan 4,4% wanita responden tidak pernah melakukan kunjungan pelayanan antenatal.

Hasil SDKI juga memperlihatkan bahwa 72,4% wanita yang pernah hamil melakukan kunjungan pelayanan antenatal pertama pada masa kehamilan trimester pertama, sesuai standar program KIA. Persentase kunjungan pertama pada kehamilan bulan ke 4?5 sebanyak 16,6%, pada kehamilan bulan ke 6?7 sebanyak 4,7%, dan pada kehamilan bulan ke-8 ke atas sebanyak 1,3%. Persentase kunjungan pertama ibu hamil pada trimester pertama lebih banyak di daerah perkotaan (79,4%), dibanding di daerah perdesaan (66,3%). Persentase kunjungan pemeriksaan antenatal dan waktu pertama kali kunjungan menurut tempat tinggal tahun 2002 disajikan pada tabel berikut ini.

TABEL 30PERSENTASE KUNJUNGAN PEMERIKSAAN ANTENATAL DANWAKTU PERTAMA KALI KUNJUNGAN MENURUT TEMPAT TINGGAL, TAHUN 2002

Jumlah Kunjungan ANC	Wilayah Tempat Tinggal		Perkotaan + Perdesaan
Jumlah Kunjungan ANC	0	2,2	Perkotaan + Perdesaan	6,3	4,4
1	1,6	3,2	2,5
2-3	8,2	14,2	11,4
≥ 4	87,5	75,2	81,0
Tidak tahu	0,4	1,1	0,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0
ANC Lengkap	71,7	56,7	64
Tidak ANC	2,2	6,3	4,4
< 4 bulan	79,4	66,3	72,4
4 ? 5 bulan	13,6	19,2	16,6
6 ? 7 bulan	3,7	5,5	4,7
≥ 8 bulan	0,7	1,9	1,3
Tidak tahu	0,3	0,9	0,6
Jumlah	100,0	100,0	100,0
Jumlah Responden	5.970	6.791	12.760

Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, BPS, 2002-2003

9. Pemeriksaan Bayi Baru Lahir (Neonatal)

Cakupan kunjungan neonatal (KN) adalah persentase neonatal (bayi kurang dari satu bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan minimal dua kali dari tenaga kesehatan, satu kali pada umur 0-7 hari dan satu kali pada umur 8-28 hari. Ini digunakan untuk melihat jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan neonatal. Cakupan neonatal pada tahun 2002 secara nasional adalah 83,72% dengan kisaran antara 31,17% (di Provinsi Lampung) dan 97,87% (di Provinsi Sulawesi Selatan). Bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2001, cakupan tahun 2002 mengalami peningkatan. Di samping itu, ada dua provinsi dengan cakupan kunjungan neonatal melebihi 100% yaitu Provinsi Sumatera Barat (109,72%) dan Banten (105,05%).? Gambaran cakupan neonatal tahun 2002 per provinsi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 25CAKUPAN NEONATAL DI INDONESIA TAHUN 2002

F. SUMBERDAYA KESEHATAN

Indikator Sumberdaya Kesehatan terdiri atas Rasio Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Keluarga, Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Ahli Gizi, Ahli Sanitasi, dan Ahli Kesehatan Masyarakat masing-masing per 100.000 penduduk, Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), dan Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per Tahun. Selain itu disajikan pula indikator pendidikan tenaga kesehatan serta pendidikan dan pelatihan kesehatan.

1. Tenaga Kesehatan

Data yang diperoleh dari Direktorat Pelayanan Medis menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di RS, baik di RSU maupun RS Khusus (meliputi RS milik Depkes, Pemda Provinsi/kabupaten/Kota, TNI/POLRI, BUMN, dan Swasta) di seluruh Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 142.208 orang (tidak termasuk tenaga non kesehatan). Sedangkan menurut Data Dasar Puskesmas Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesmas, jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas di seluruh Indonesia sebanyak 91.217 orang (tidak termasuk kategori tenaga lain-lain/tenaga non kesehatan). Dengan demikian, jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang tersebar di seluruh
Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 233.425 orang.?

Rasio untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk adalah sebagai berikut: (1) rasio dokter umum sebesar 7,99, (2) dokter gigi sebesar 2,0, (3) dokter spesialis sebesar 2,86, dan (4) apoteker sebesar 3,42. Untuk rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk adalah sebagai berikut: (1) rasio bidan sebesar 25,91, (2) perawat sebesar 49,25, (3) sarjana kesehatan masyarakat sebesar 1,27, (4) tenaga sanitasi sebesar 1,39, dan (5) tenaga gizi sebesar 3,22. Angka-angka ini belum dapat menggambarkan situasi tenaga kesehatan yang sebenarnya karena belum mencakup tenaga kesehatan yang bertugas di unit-unit Pelaksana Teknis lainnya, seperti di Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Laboratorium Kesehatan, Balai POM, Gudang Farmasi Kabupaten, serta Klinik/Balai Kesehatan Masyarakat Swasta.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga dokter di Puskesmas, sejak tahun 1991 telah dilaksanakan program pengangkatan dokter sebagai pegawai tidak tetap (Dokter PTT). Daerah penempatannya dikategorikan menjadi 3 wilayah, yaitu: daerah biasa, daerah terpencil, dan daerah sangat terpencil.

Sebagaimana dokter PTT, untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter gigi di Puskesmas dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi, sejak tahun 1994 telah diprogramkan penempatan dokter gigi sebagai pegawai tidak tetap (dokter gigi PTT). Daerah penempatannya sama dengan kategori penempatan dokter PTT, yang dikategorikan menjadi 3 wilayah, yaitu daerah biasa, daerah terpencil, dan sangat terpencil.

Untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di daerah perdesaan ditempatkan Bidan di Desa. Realisasi penempatan Bidan di Desa sejak tahun 1989/1990 sampai dengan tahun 1992/1993 melalui pengangkatan Bidan PNS mencapai 19.494 orang. Untuk selanjutnya, pemenuhan kebutuhan Bidan di Desa melalui pengangkatan dan perpanjangan Bidan PTT. Jumlah Bidan PTT yang pernah diangkat sejak tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 2002/2003 adalah sebanyak 43.100 orang.? Sementara jumlah Bidan PTT yang berhenti sebanyak 13.004 orang dan yang melakukan perpanjangan dari tahun 1994/95 sampai dengan tahun 2002/2003 adalah sebanyak 30.096 orang. Gambaran realisasi pemenuhan kebutuhan Bidan di Desa melalui pengangkatan dan perpanjangan bidan dapat dilihat pada Lampiran 112.

2. Pendidikan Tenaga Kesehatan

Jumlah Politeknik Kesehatan (Poltekkes) sebanyak 32 buah dengan 13 jurusan (jenis pendidikan) yaitu jurusan keperawatan, kebidanan, kesehatan lingkungan, gizi, kesehatan gigi, farmasi, analis kesehatan, teknik elektromedik, teknik radiodiagnostik, teknik gigi, analis farmasi dan makanan, fisioterapi dan okupasi terapi.

Jumlah institusi yang di luar Poltekkes pada tahun 2002 sebanyak 645 institusi yang terdiri dari keperawatan 450 institusi (69,77%), kefarmasian 75 institusi (11,63%), kesehatan masyarakat 35 institusi (5,43%), keterapian 15 institusi (2,33%), dan lainnya 70 institusi (10,85%). Data jumlah institusi Diknakes Non Poltekkes tahun 2002 disajikan pada Lampiran 90. Bila dirinci menurut kepemilikannya atau pengelolanya maka milik Pemerintah Daerah sebanyak 108 institusi (16,74%), TNI/Polri 40 institusi (6,2%), Swasta 461 institusi (71,47%), dan milik Departemen Kesehatan yang belum masuk ke Poltekkes sebanyak 36 institusi (5,58%).

Pada tahun 2002 jumlah institusi yang telah diakreditasi sebanyak 412 institusi, dengan hasil strata A sebanyak 35 institusi (8,49%), strata B sebanyak 276 institusi (66,99%), strata C sebanyak 100 institusi (24,27%), dan non akreditasi sebanyak satu institusi (0,24%).

Dari 412 institusi yang telah diakreditasi pada tahun 2002, provinsi yang seluruh institusinya telah diakreditasi adalah DI Yogyakarta (13 institusi), Jawa Timur (68 institusi), dan Bali (4 institusi). Sedangkan provinsi yang institusinya paling sedikit diakreditasi adalah Kalimantan Tengah dari 4 institusi yang ada seluruhnya belum diakreditasi, Jambi dari 8 institusi yang ada baru 2 institusi yang diakreditasi (25%), dan Maluku dari 4 institusi yang ada baru 1 institusi yang diakreditasi (25%).

Pada tahun 2002 jumlah peserta didik pada semua istitusi pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 124.043 orang. Jumlah tersebut terdiri dari peserta didik Poltekkes sebanyak 26.684 orang dan yang di luar Poltekkes sebanyak 97.359 orang.

Jumlah lulusan Diknakes tahun 2002 adalah sebanyak 44.057 orang, yang terdiri atas jenjang pendidikan tinggi setingkat diploma III (JPTD-III) sebanyak 32.021 orang (76,24%), jenjang pendidikan tinggi setingkat D-I (JPTD-I) sebanyak 257 orang (0,51%), dan jenjang pendidikan menengah (JPM) sebanyak 11.779 orang (23,25%).

3. Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pelatihan bagi tenaga kesehatan terdiri atas pelatihan pra-jabatan atau pra-tugas, pelatihan struktural, pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis. Data pelatihan bagi tenaga kesehatan didapat dari laporan kegiatan Bapelkes dan dari permintaan sertifikat pelatihan. Sedangkan data pelatihan lainnya yang tidak dilaksanakan di Bapelkes dan sertifikatnya tidak diperoleh melalui Pusdiklat, belum tercatat. Pada tahun 2002 jumlah peserta pelatihan yang dilaporkan sebanyak 3.735 orang, dengan rincian Diklat Pra-Jabatan sebanyak 206 orang (5,5%), Diklat Struktural sebanyak 181 orang (4,8%), Diklat Fungsional sebanyak 708 orang (18,95%), dan Diklat Teknis sebanyak 2.640 orang (70,68%), sebagaimana disajikan pada Gambar 35 berikut.

GAMBAR 26PROPORSI TENAGA KESEHATAN YANG MENGIKUTI PELATIHAN MENURUT JENISNYA TAHUN 2002

Perkembangan jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti berbagai jenis pelatihan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 disajikan pada tabel berikut ini.

TABEL 31JUMLAH DAN PROPORSI TENAGA KESEHATAN YANG MENGIKUTIBERBAGAI JENIS PELATIHAN TAHUN 1999 S.D. TAHUN 2002

Jenis Pelatihan	1999		2000		2001		2002
Jenis Pelatihan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pelatihan Pra-Jabatan	5.196	17	4.368	25	2.465	22	206	5,5
Pelatihan Struktural	1.239	4	349	3	220	2	181	4,8
Pelatihan Fungsional	8.609	29	1.730	9	1.060	10	708	19,0
Pelatihan Teknis	14.929	50	16.336	63	7.228	66	2.640	70,7
Jumlah	29.973	100	22.783	100	10.973	100	3.735	100

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah peserta diklat mengalami penurunan yang sangat tajam sejak tahun 2001. Hal ini disebabkan karena adanya penyerahan 24 Bapelkes milik Departemen Kesehatan kepada Pemerintah Daerah, dalam kerangka implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Bapelkes milik Daerah tidak terpantau oleh Pusdiklat Departemen Kesehatan.?

4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Sejak lama sudah dikembangkan berbagai cara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Pada saat ini berkembang berbagai cara pembiayaan kesehatan praupaya, yaitu dana sehat, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja (Astek) / jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), dan asuransi jiwa lain. Untuk penduduk miskin disediakan Kartu Sehat, sehingga mereka tidak perlu membayar pelayanan kesehatan yang digunakannya (karena telah dibayar oleh pemerintah).

Cakupan atau kepesertaan masyarakat terhadap berbagai jaminan pembiayaan kesehatan ini masih sangat rendah. Pada tahun 2002, masyarakat yang tercakup jaminan pembiayaan kesehatan mencapai 21,08% dari jumlah penduduk. Cakupan tersebut meningkat dibanding angka tahun 2001 (20,2%). Bila dilihat dari jenis jaminan pembiayaan kesehatannya, sebagian besar tercakup dalam Program Kartu Sehat (9,45%), menyusul kemudian Askes (7,15%), Astek/Jamsostek (1,75%), JPKM (1,09%), Dana Sehat (1,07%), dan Asuransi Perusahaan (0,57%).? Bila dilihat secara proporsional, maka pengguna Kartu Sehat merupakan populasi terbanyak yaitu sebesar 44,8% dari seluruh peserta JPK. Sedangkan peserta Asuransi Komersial merupakan populasi terkecil (2,7%) dari peserta JPK. Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut.

GAMBAR 27PROPORSI PESERTA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)MENURUT JENIS, TAHUN 2002Hasil Surkesnas tahun 2001 memperlihatkan persentase penduduk menurut jenis kepesertaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan di daerah perkotaan yang terbesar adalah peserta Askes (12,4%), menyusul Astek/Jamsostek (5,1%). Sedangkan kepesertaan Kartu Sehat dan JPKM lebih banyak di daerah perdesaan (masing-masing 8,3% dan 1,6%).

Penduduk dengan jaminan pembiayaan kesehatan dari Askes yang melebihi 10% dilaporkan di 5 provinsi yaitu di DI Yogyakarta (15,4%), Sumatera Barat (10,6%), Papua (10,5%), Sulawesi Tenggara (10,3%), dan Sulawesi Utara (10,2%). Sementara untuk Kartu Sehat yang tertinggi di NTT (22,3%), diikuti NTB (16,5%), Jawa Tengah (13,8%), Gorontalo (13,4%), Papua (12,9%), dan Lampung (10,3%).

5. Pembiayaan Kesehatan

Alokasi Anggaran Pembangunan Departemen Kesehatan pada tahun 2002 adalah sebanyak 2.451,8 milyar rupiah, terdiri atas anggaran yang dikelola di Pusat sebanyak 1.441,2 milyar rupiah dan sisanya didistribusikan ke 30 provinsi sebagai dana dekonsentrasi. Provinsi yang mendapat alokasi anggaran pembangunan terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 136,8 milyar rupiah, dan provinsi yang mendapat alokasi terkecil adalah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebanyak 17,06 milyar rupiah.

Secara nasional, realisasi anggaran pembangunan kesehatan tahun 2002 sebanyak 1.934,4 milyar rupiah atau sebesar 78,9% dari keseluruhan anggaran pembangunan kesehatan. Realisasi penggunaan anggaran tertinggi dicapai oleh Provinsi Maluku, yaitu sebesar 92,8% dari 27,4 milyar rupiah yang dianggarkan, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,29% dari 88,9 milyar rupiah yang dianggarkan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 91,66% dari 24,4 milyar rupiah yang dianggarkan. Sedangkan realisasi anggaran terkecil terjadi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu hanya mencapai 21,51% dari 34,4 milyar rupiah yang dianggarkan, diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 27,63% dari 40,6 milyar rupiah yang dianggarkan, dan Provinsi Bangka Belitung sebesar 34,89% dari 17,7 milyar rupiah yang dianggarkan. Rincian alokasi dan realisasi anggaran pembangunan Departemen Kesehatan tahun 2002 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 118.

G. MANAJEMEN KESEHATAN

Indikator manajemen kesehatan yang digunakan dalam pengukuran pencapaian Indonesia Sehat 2010 pada umumnya belum dapat diukur. Hal ini disebabkan belum tersedianya data yang dibutuhkan. Indikator manajemen kesehatan yang dapat disajikan pada saat ini hanya Persentase Kabupaten/Kota yang Membuat Profil Kesehatan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi untuk manajemen kesehatan, pada tahun 1988 telah dikembangkan paket sajian data dan informasi dalam bentuk Profil Kesehatan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1990 dikembangkan pula profil kesehatan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam perkembangannya, profil kesehatan ini menjadi paket sajian data dan informasi yang dibutuhkan baik oleh jajaran kesehatan, lintas sektor, maupun masyarakat.

Profil kesehatan provinsi, melalui indikator-indikator yang disepakati, dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian visi Provinsi Sehat. Demikian pula, profil kesehatan kabupaten/kota dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian visi Kabupaten/Kota Sehat. Pencapaian visi Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat merupakan modal utama bagi tercapainya visi Indonesia Sehat 2010.

Selama tahun 2002, walaupun pada umumnya? provinsi dan kabupaten/kota menyusun profil kesehatan, tetapi jumlah profil kesehatan yang diterima oleh Pusdatin baru sebanyak 24 Profil Kesehatan Provinsi (80%).

H. KONTRIBUSI SEKTOR TERKAIT

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan tidak dapat dilepaskan dari dukungan sektor lain. Dalam mengukur pencapaian Indonesia Sehat 2010, ada empat indikator yang digunakan, yaitu Persentase Keluarga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih, Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menjadi Akseptor KB, Angka Kecelakaan Lalu Lintas per 100.000 Penduduk, dan Persentase Penduduk yang Melek Huruf.

1. Akses Terhadap Air Bersih

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga dibedakan menurut air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, sumur tidak terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya. Data dari Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2002 (BPS) menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia yang menggunakan air minum dari sumur terlindung 34,00%, ledeng 18,30%, pompa 14,43%, mata air terlindung 7,77%, air kemasan sebesar 1,43%, sumur tidak terlindung 12,89%, mata air tidak terlindung 4,65%, air sungai 3,34%, air hujan 2,79%, dan sumber lainnya 0,39% (lihat Lampiran 119).

Ini berarti bahwa rumah tangga di Indonesia yang sudah? menggunakan sumber air minum terlindung sebesar 75,93% (air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, mata air terlindung) dan yang masih menggunakan sumber air minum tidak terlindung sebesar 24,07% (sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air sungai, air hujan, lainnya).

GAMBAR 28PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKANSUMBER AIR MINUM TERLINDUNG DAN TIDAK TERLINDUNGTAHUN 20022. Keluarga Berencana

Keberhasilan program KB biasanya diukur dengan beberapa indikator, di antaranya Proporsi Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi, Persentase Cakupan Peserta KB Aktif Terhadap PUS, dan Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Proporsi terbanyak peserta KB Baru berdasarkan metode kontrasepsi secara nasional pada tahun 2002 adalah metode suntikan, yaitu sebesar 57,67% dengan kisaran antara 43,13% di Kalimantan Selatan dan 68,92% di Jawa Tengah. Proporsi terkecil peserta KB Baru menggunakan metode kontrasepsi obat vagina, yaitu sebesar 0,06% dengan kisaran antara 0,01% (di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku) dan 1,90% di Provinsi Papua. Jumlah dan proporsi peserta KB Baru menurut provinsi dan metode kontrasepsi tahun 2002 dapat dilihat dalam Lampiran 120.

Pada tahun 2002, baik jumlah peserta maupun cakupan persentase peserta KB Baru MKJP menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Jumlah peserta secara nasional untuk semua jenis kontrasepsi (IUD, MOP, MOW, Implant) pada tahun 2002 sebanyak 573.481, atau sebesar 74,62% dari perkiraan permintaan masyarakat (768.500). Pada tahun 2001 jumlah peserta hanya 415.372, atau sebesar 54,37% dari total perkiraan permintaan masyarakat (763.999). Rincian berdasarkan provinsi dapat dilihat dalam Lampiran 123.

Hasil Susenas 2002 menyatakan bahwa persentase PUS yang pernah menggunakan/memakai alat/cara KB adalah 68,93%. Perbandingan antar provinsi untuk persentase PUS yang pernah ikut KB tersebut sangat bervariasi, dengan persentase tertinggi di Sulawesi Utara, yaitu sebesar 79,76% dan yang terendah di Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 46,53%. Secara nasional persentase PUS yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB (peserta KB aktif) sebesar 54,19%. Persentase tertinggi juga di Sulawesi Utara (68,02%), menyusul Bali (65,96%), dan Bengkulu (64,14%). Sedangkan? yang terendah di Nusa Tenggara Timur (30,46%), menyusul Sulawesi Selatan (35,26%), dan Sumatera Utara (39,81%). Persentase peserta KB aktif di perkotaan (55,18%) sedikit lebih tinggi daripada di perdesaan (53,44%). Dari PUS yang sedang ber-KB tersebut, hampir separuh (49,09%) di antaranya menggunakan cara KB suntikan, sebesar 25, 49% menggunakan pil, dan 10,93% menggunakan AKDR/IUD. Untuk tempat memperoleh alat/cara KB, persentase tertinggi adalah bidan praktek (43,34%), menyusul puskesmas/puskesmas pembantu (23,24%), dan polindes (12,29%). Persentase PUS yang menggunakan alat kontrasepsi menurut provinsi tahun 2002 disajikan pada Lampiran 121 dan Lampiran 122.

3. Kecelakaan Lalu-lintas

Secara nasional, jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2002 sebanyak 12.267 kejadian dengan jumlah korban meninggal dunia 8.762 orang, luka berat 6.012 orang, dan luka ringan 8.929 orang, dengan kerugian materi diperkirakan sebanyak 39,8 milyar rupiah. Jumlah kecelakaan tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2001 (12.791 kejadian). Namun bila dilihat dari kerugian material yang ditimbulkan, angkanya meningkat dibanding tahun 2001 (37,3 milyar rupiah). Data kecelakaan lalu lintas sejak tahun 1998?2002 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL 32JUMLAH KECELAKAAN LALU-LINTAS, JUMLAH KORBAN,DAN KERUGIAN MATERIAL YANG DIAKIBATKAN, TAHUN 1998 – 2002 ?

Tahun	Jumlah/Frekuensi Kecelakaan	Jumlah Korban			Kerugian Material (Rp)
Tahun	Jumlah/Frekuensi Kecelakaan	1998	15.097	11.778	Kerugian Material (Rp)	9.022	11.414	19.573.376.000
1999	12.769	9.954	7.398	9.502	32.999.635.000
2000	12.649	9.367	7.044	9.494	38.554.000.000
2001	12.791	9.656	6.656	9.181	37.399.000.000
2002	12.267	8.762	6.012	8.929	39.898.357.000

Sumber: Ditlantas Mabes POLRI?Dari segi penyebab kecelakaan, persentase penyebab kecelakaan terbanyak pada tahun 2002 adalah faktor manusia, yaitu sebesar 90%. Sisanya disebabkan karena faktor kendaraan (6%), jalan (3%), dan lingkungan (1%). Rasio kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk pada tahun 2002 yaitu sebesar 5,81, sedangkan Rasio Kematian (Rasio Fatal) per 100.000 penduduk sebesar 4,15%. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 125.

4. Penduduk yang Melek Huruf

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian Indonesia Sehat 2010 adalah Persentase Penduduk yang Melek Huruf. Indikator tersebut biasanya diukur dengan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2002, persentase penduduk yang melek huruf secara nasional sebesar 90,71%. Penduduk yang melek huruf di daerah perdesaan sebesar 87,46%, lebih sedikit dibandingkan dengan di perkotaan yaitu sebesar 94,69%. Penduduk perempuan yang melek huruf secara nasional sebesar 87,31%, lebih rendah bila dibandingkan dengan penduduk laki-laki yaitu sebesar 94,15%. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 33PERSENTASE PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MENURUT KEMAMPUAN MEMBACA,STATUS DAERAH, DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 2002

Jenis Kelamin	Perkotaan		Pedesaan		Kota + Desa
Jenis Kelamin	Melek H.	Buta H.	Melek H.	Buta H.	Melek H.	Buta H.
Laki-laki	97,08	2,92	91,76	8,23	94,15	5,85
Perempuan	92,34	7,66	83,17	16,83	87,31	12,69
Laki2+Perempuan	94,69	5,31	87,46	12,54	90,71	9,29

Pada tahun 2002, Provinsi dengan persentase penduduk melek huruf tertinggi yaitu Sulawesi Utara sebesar 98,83%. Sedangkan Provinsi yang persentase penduduk melek huruf paling rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat 80,91%.Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melek huruf menurut Provinsi dapat dilihat pada? Lampiran 126 sampai dengan Lampiran 128.

Make a Comment

Make a Comment: ( 1 so far )

You must be logged in to post a comment.

One Response to “Capaian Kesehatan Indonesia”

RSS Feed for "New Paradigm for Public Health" Comments RSS Feed

Ini pak Ridwan yang di aussie kan??
wah, aktif menulis ya pak…subhanallah..ilmu memang harus dikejar sampai kemana pun dia pergi
Terimakasih pak..(izin copy maksdunya) emang lagi yari data tentang kondisi kesehatan indonesia nich

phibee
July 18, 2008

Where's The Comment Form?

	Ridwan Amiruddin on Epidemiologi Stroke
	Agatha Dinar on Epidemiologi Stroke
	achmadku on Awas Flu Babi
	suchaini on Kontrol Kualitas Penelitian; q…
	ekojuli on TUMBUH KEMBANG ANAK
	HARIS. N on STRATEGI PERENCANAAN KESE…

Capaian Kesehatan Indonesia

Make a Comment: ( 1 so far )

One Response to “Capaian Kesehatan Indonesia”

About

RSS

Subscribe Via RSS

Meta

bergantinya siang dan malam adalah tanda kebesaran Ilahi

tulisan teratas

komentar kamu

visitor

“beri komentar”

Blogroll

health determinat

sains

M	T	W	T	F	S	S
« Apr				Jun »
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31